Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono.
Mediasaiutama.com, Samarinda – Komisi II DPRD Kaltim mengkritik pengelolaan dan manajerial di Rumah Sakit Abdul Wahab Syahranie (RSUD AWS) Samarinda. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, menegaskan agar RSUD AWS transparan dalam mengelola belanja umum.
Menurut Nidya, informasi belanja yang dilakukan RSUD AWS harus bisa diakses dan diketahui oleh masyarakat. Dia mendorong agar RSUD AWS membuka data-data belanja yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
“Informasi belanja itu penting untuk dipublikasikan. Agar masyarakat tahu apa saja yang dibelanjakan oleh RSUD AWS,” kata Nidya.
Nidya juga menyoroti kasus penggelapan dana TPP di RSUD AWS. Dia mengatakan, kasus tersebut telah dibahas dengan manajemen RSUD AWS. Dia berharap, kasus serupa tidak terulang lagi.
“Kasus penggelapan itu harus bisa diantisipasi. Jangan sampai merugikan pihak-pihak yang berhak menerima dana TPP,” ujar Nidya.
Nidya, yang berasal dari Fraksi Golkar, juga meminta data pendapatan yang didapatkan RSUD AWS. Dia ingin mengetahui berapa besar pendapatan dari berbagai sumber, seperti laboratorium, rawat inap, dan lain-lain.
“Dengan data pendapatan itu, kita bisa melihat apakah RSUD AWS sudah efisien dan efektif dalam mengelola anggarannya,” tegas Nidya.
Nidya berencana melibatkan Komisi IV DPRD Kaltim untuk membahas masalah RSUD AWS lebih lanjut. Namun, rencana tersebut tertunda karena jadwal yang berbenturan.
“Komisi IV juga berkepentingan dengan RSUD AWS, karena menyangkut pelayanan masyarakat. Kami akan cari waktu yang tepat untuk bersama-sama membahasnya,” tandas Nidya. (Adv/DPRD KALTIM)
