Pemkab Kukar mengadakan workshop Replikasi Program Penguatan Pemerintah dan Pembanguan Desa (P3PD).
Mediasiutama.com, Kukar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), telah mengadakan workshop Replikasi Program Penguatan Pemerintah dan Pembanguan Desa (P3PD) di Hotel Readtop dan Convention Jakatra Center pada, Senin (06/11/2023) beberapa hari lalu.
Kegiatan tersebut, dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa yang kelak berujung pada perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pembangunan.
Kepala Bidang (Kabid) Pendayagunaan Sapras, SDA dan TTG Atih Hayati mengatakan, dengan adanya P3PD, dapat membantu pemerintah desa dalam peningkatan kualitas pembangunan desa.
“Program P3PD ini memilili fungsi untuk, meningkatkan kualitas kinerja pembangunan desa serta memperkuat kelembagaan dalam mendukung pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan dan pembangunan Desa,” ucap Atih Hayati beberapa hari lalu.
Ia juga menjelaskan, program ini mendapatkan sumber dana melalui work bank yang digunakan untuk kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat baik itu dari golongan marjinal, anak Disabilitas dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM).
“Program ini juga dilakukan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat baik untuk UMKM , pelatihan bagi konseling keluarga, pelatihan kesehatan dan pelatihan bagi remaja, partisipasi kelompok rentan dan konseling keluarga,” tambanya.
Sementara itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa setiap desa memiliki karakteristik sendiri mulai dari masalah geografis, masalah budaya maupun potensi desanya.
“Karekteristik masing-masing desa harus diberi sentuhan yang objektif sehingga akan menghasilkan desa yang produktif, Mandiri dan sejahtera,” katanya.
Dia juga berkata, Kepala Desa sebagai kunci pembangunan masyarakat di desa untuk bisa menggali potensi desanya. Karena ketika sebuah desa memiliki pemimpin yang bagus maka desa tersebut akan lebih berkembang.
Terakhir, Abdul Halim Iskandar berharap, penanganan desa mandiri dan desa Tertinggal tentunya sangat berbeda, karena kalo desa Tertinggal yang dibutuhkan infrastruktur tetapi jika desa mandiri diperlukan penanganan masalah ekonomi serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Ini sebagai privilege bagi desa mandiri yang sudah berusaha menjadi mandiri karena semakin mandiri semakin akan banyak masalah dan berbeda penanganan dengan desa yang masih berstatus desa Tertinggal,” pungkasnya. (Adv/Kominfo Kukar)
