Mediasiutama, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menyiapkan perubahan besar dalam dua program beasiswa unggulan. Langkah ini diambil untuk menjadikan program lebih inklusif dan merata.
Perubahan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah saat meresmikan tiga gedung baru Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Kamis (10/4/2025) sore. Ia menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus menjangkau semua kalangan, tidak terbatas pada siswa berprestasi atau yang memiliki akses digital.
“Beasiswa Kukar Idaman mendaftar secara online dan hanya untuk yang punya prestasi akademik atau non akademik. Ini menyulitkan banyak warga,” ujar Edi dalam sambutannya.
Ia mengakui bahwa selama ini banyak calon penerima beasiswa yang terkendala syarat teknis, seperti nilai akademik tertentu dan pendaftaran digital yang tidak ramah bagi semua wilayah.
Menurutnya, ketimpangan akses internet serta disparitas kualitas pendidikan di berbagai kecamatan menjadi hambatan yang nyata. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih manusiawi dan kontekstual harus diterapkan.
“Mulai tahun ini, skema pendaftaran akan diubah. Tidak lagi bergantung pada sistem online dan nilai rapor semata,” jelasnya.
Bupati menekankan bahwa perubahan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu serta wilayah terpencil yang selama ini belum terjangkau program bantuan.
Program Beasiswa Kukar Idaman direncanakan akan menambahkan jalur afirmasi. Jalur ini memberi prioritas kepada pelajar dengan keterbatasan ekonomi dan geografis, bukan semata berdasarkan prestasi akademik.
“Kami ingin beasiswa ini menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan. Tidak semua siswa berprestasi bisa mengakses internet atau punya fasilitas pendukung,” tambah Edi.
Sementara itu, program 1000 Guru Sarjanah yang bertujuan mencetak tenaga pendidik di Kukar juga akan mengalami penyesuaian. Selama ini, banyak lulusan sarjana pendidikan tidak dapat ikut serta karena terbentur nilai IPK minimum.
“Banyak yang tidak bisa daftar karena nilai tidak memenuhi standar. Padahal semangat mereka untuk mengajar di daerah terpencil sangat besar,” ujar Edi.
Pemerintah akan meninjau ulang syarat IPK dan menambahkan indikator semangat pengabdian serta pengalaman lapangan. Tujuannya agar lebih banyak pemuda yang terpanggil untuk berkontribusi di bidang pendidikan, terutama di daerah yang kekurangan guru.
“Kita butuh guru yang siap mengajar di desa-desa. Yang penting mereka punya komitmen, bukan sekadar angka di transkrip,” ucapnya dengan tegas.
Ia menyebut bahwa penyempurnaan kedua program ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan di Kukar. Fokus utama adalah pemerataan, keadilan sosial, dan pembangunan sumber daya manusia.
Langkah ini juga menjadi cerminan visi besar Kukar Idaman yang berorientasi pada pelayanan masyarakat berbasis kebutuhan riil. Pemerintah tidak ingin ada anak yang tertinggal hanya karena syarat administrasi yang tidak relevan.
“Pendidikan adalah kunci masa depan. Kita tidak boleh membiarkan satu anak pun tertinggal,” kata Edi lagi.
Bupati menambahkan bahwa perubahan dalam sistem beasiswa ini justru menjadi bukti bahwa pemerintah responsif terhadap kritik dan masukan masyarakat. Menurutnya, tidak ada kebijakan yang sempurna sejak awal.
“Evaluasi ini bukan karena program gagal. Ini justru bukti bahwa kita mau belajar dan memperbaiki,” tegasnya.
Pemkab Kukar akan mulai mengimplementasikan skema baru beasiswa pada pertengahan 2025. Sosialisasi kepada sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat akan dilakukan secara bertahap. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar akan bertanggung jawab memastikan pelaksanaan berjalan lancar.
Selain itu, mekanisme penyaluran beasiswa akan disesuaikan agar lebih cepat dan tepat sasaran. Sistem berbasis desa dan kecamatan akan diterapkan untuk menjaring data pelajar secara langsung dari lapangan.
Program 1000 Guru Sarjanah juga akan difokuskan pada wilayah-wilayah prioritas yang minim tenaga pendidik. Dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak sekolah dasar dan menengah yang hanya memiliki satu atau dua guru tetap.
Dengan revisi syarat penerimaan, pemerintah berharap jumlah guru baru yang mendaftar akan meningkat. Mereka tidak hanya akan mendapat beasiswa pendidikan, tetapi juga dukungan penempatan kerja setelah lulus.
“Kita ingin guru-guru muda ini jadi agen perubahan di kampung halamannya sendiri,” jelas Edi.
Ia percaya bahwa kualitas pendidikan tidak hanya dilihat dari angka kelulusan, tetapi juga dari keberadaan guru yang mampu membangun karakter, keterampilan, dan semangat belajar siswa.
Langkah reformasi dua program ini disambut baik oleh sejumlah kepala sekolah dan tokoh masyarakat. Mereka menilai, sudah saatnya beasiswa di Kukar menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya mereka yang beruntung memiliki akses dan fasilitas.
Dengan pendekatan baru ini, Pemkab Kukar berharap dapat memperluas jangkauan bantuan pendidikan, mencetak lebih banyak tenaga pengajar, dan membangun generasi muda yang tangguh dan kompeten.
“Saya ingin semua anak Kukar punya peluang yang sama untuk berhasil. Tidak peduli dia tinggal di kota atau di ujung desa,” pungkas Bupati Edi Damansyah.
Adv/Diskominfo Kukar
