Mediasiutama, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat, program pendidikan berasrama yang ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah ini dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa, sebagai solusi nyata terhadap kesenjangan akses pendidikan.
Dalam pertemuan pembahasan usulan Sekolah Rakyat dan penandatanganan berita acara klarifikasi di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, pada 15 April 2025, Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa sekolah ini akan menjadi ruang pembinaan terpadu bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat.
“Sekolah Rakyat ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan pendidikan,” ujar Sunggono.
Ia menegaskan, siswa akan mendapatkan lebih dari sekadar pelajaran di kelas. Mereka akan diasramakan dan dibina secara menyeluruh, agar memiliki peluang hidup yang lebih baik.
“Di Sekolah Rakyat, mereka tidak hanya belajar, tetapi juga dibina agar mampu keluar dari jerat kemiskinan,” tambahnya.
Program ini merupakan usulan dari Dinas Sosial Kukar dan telah melewati tahap verifikasi oleh tim lintas kementerian, termasuk dari Kemensos, Kemendagri, PUPR, Kemdikbud, Kemenag, dan BPN.
Kementerian Sosial RI juga menyatakan kesiapannya membantu daerah, mulai dari penyediaan informasi teknis, lahan, rekrutmen murid dan guru, hingga penyediaan sarana dan prasarana.
Tiga lokasi telah diajukan Pemkab Kukar sebagai calon tempat pembangunan Sekolah Rakyat, yakni dua di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, dan satu di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak. Dari ketiganya, Loa Ipuh Darat dinilai paling siap karena memiliki lahan lebih dari lima hektare serta akses yang lebih strategis.
“Sekolah ini bisa menampung hingga 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan,” terang Sunggono.
Seleksi calon siswa akan berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar benar-benar tepat sasaran. Proses ini akan menjamin bahwa peserta didik berasal dari keluarga yang benar-benar membutuhkan.
“Dengan terhubung ke DTSEN, seleksi akan berlangsung transparan dan akurat,” ucapnya.
Saat ini, proyek masih dalam tahap koordinasi dan verifikasi lanjutan. Namun Pemkab Kukar berkomitmen menjadikan Sekolah Rakyat sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang inklusif dan transformatif.
“Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada masyarakat yang kurang mampu. Kita bangun harapan baru bagi anak-anak mereka,” tutup Sunggono.
Adv/Diskominfo Kukar
