Mediasiutama, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mempercepat pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan. Program nasional bertajuk Koperasi Merah Putih ini ditargetkan bisa mengakselerasi kemandirian ekonomi desa berbasis potensi lokal.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang mendorong seluruh desa di Indonesia membentuk koperasi berbadan hukum, sebagai alat penggerak ekonomi yang dikelola oleh masyarakat desa sendiri.
Di Kukar, sebanyak 193 desa dan 44 kelurahan ditargetkan memiliki koperasi legal sebelum akhir Mei 2025. Untuk mewujudkan hal itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar telah melakukan berbagai upaya percepatan, mulai dari sosialisasi, pendampingan teknis, hingga koordinasi lintas sektor.
“Semua desa dan kelurahan sudah kami dorong bergerak sejak awal tahun. Kami optimistis target bisa tercapai, bahkan beberapa desa sudah lebih dulu merampungkan akta pendirian koperasinya,” ungkap Kepala DPMD Kukar, Arianto, saat ditemui di Tenggarong, belum lama ini.
Ia menjelaskan, proses percepatan ini melibatkan rapat-rapat virtual dan tatap muka yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar. Aparatur desa dan lurah diberi pemahaman tentang pentingnya koperasi sebagai pilar ekonomi yang bisa memperkuat kemandirian desa.
“Desa tidak bisa selamanya mengandalkan bantuan dari pusat atau APBD. Lewat koperasi, desa bisa mengelola usahanya sendiri, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” jelas Arianto.
Koperasi yang terbentuk diharapkan bisa fokus pada potensi utama desa, mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga produk kreatif dan usaha kecil. Dengan model ini, setiap desa di Kukar bisa mengembangkan ekosistem ekonomi yang sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Setelah proses legalitas rampung, koperasi desa akan mendapat pendampingan intensif dari pemerintah daerah dan kementerian terkait. Program pendampingan ini akan dimulai pada Juni 2025, untuk memastikan koperasi yang terbentuk benar-benar bisa berjalan sehat dan profesional.
“Pendampingan kami tekankan pada aspek manajerial, transparansi keuangan, penguatan tata kelola, dan pengembangan usaha. Kami ingin koperasi yang aktif, bukan hanya formalitas,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana modal awal sebesar Rp3 miliar untuk tiap koperasi desa. Dana ini akan diberikan dalam bentuk pinjaman lunak, tenor enam tahun dengan bunga ringan, sehingga bisa membantu koperasi membangun usaha produktif di tingkat lokal.
“Ini kesempatan besar. Modal awal ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat lini usaha koperasi, sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa,” imbuh Arianto.
Untuk pengawasan dan penguatan kelembagaan, Pemkab Kukar sudah membentuk tim pendamping yang melibatkan berbagai dinas terkait. Tim ini dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, didukung oleh Sekda, DPMD, Dinas Koperasi dan UKM, Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat.
“Kami ingin koperasi yang lahir benar-benar akuntabel, sehat, dan bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi warga desa,” ucap Arianto.
Ia menambahkan, kepala desa memiliki peran kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat. Koperasi yang sukses adalah koperasi yang melibatkan warga sebagai anggota aktif, bukan sekadar struktur administratif.
“Semangat gotong royong dan partisipasi warga sangat penting. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, koperasi sulit berkembang,” ujarnya.
Program Koperasi Merah Putih juga dipandang sebagai langkah nyata memperkuat otonomi desa. Lewat koperasi yang dikelola mandiri, desa bisa membangun perekonomian lokal secara berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah, serta menghadirkan kemandirian sejati.
“Kami ingin desa-desa di Kukar jadi contoh bahwa pembangunan ekonomi yang berbasis kekuatan lokal jauh lebih berdaya tahan. Inilah arah pembangunan desa masa depan,” tandas Arianto.
Ia berharap, lewat kerja sama lintas sektor, Kukar bisa melahirkan koperasi-koperasi desa yang inspiratif dan tangguh, yang ke depan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat di tingkat akar rumput.
Adv/Diskominfo Kukar
