Mediasiutma.com, Kutai Kartanegara — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali menunjukkan ketangguhannya dalam pengelolaan keuangan daerah. Meski menghadapi defisit anggaran tahun 2024 sebesar Rp105,99 miliar, Pemkab Kukar berhasil menanganinya secara transparan, terkendali, dan tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
Dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kukar, Senin (30/6/2025), Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa defisit ini bukan karena ketidakterkendalian, melainkan strategi belanja terukur yang tetap berpijak pada asas akuntabilitas. Realisasi belanja daerah mencapai Rp12,80 triliun atau 88,14% dari pagu, sedikit melampaui pendapatan daerah yang tercatat sebesar Rp12,70 triliun (88,75% dari target).
“Kami pastikan setiap rupiah dikelola dengan tanggung jawab penuh untuk masyarakat Kukar. WTP dari BPK dan apresiasi dari Kementerian Keuangan membuktikan bahwa meski ada defisit, tata kelola kita tetap sehat,” tegas Bupati Aulia.
Untuk menutup defisit tersebut, Pemkab mengandalkan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, sehingga tidak mengganggu pelayanan publik maupun program prioritas. Bahkan setelah menutup defisit dan penyertaan modal Rp24 miliar, Kukar masih mencatatkan SiLPA Rp165,93 miliar sebagai cadangan fiskal akhir tahun.
Keberhasilan tersebut juga mengantarkan Pemkab Kukar menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI atas kinerja pengelolaan anggaran yang dinilai efektif, tepat guna, dan taat aturan.
Fokus ke Depan: Kukar Idaman dan Dukungan untuk IKN
Bupati Aulia menambahkan, langkah ke depan adalah memperkuat efisiensi dan disiplin anggaran. Program andalan Kukar Idaman akan terus dijalankan dengan fokus pada infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
“Stabilitas keuangan adalah kunci untuk menopang percepatan transformasi ekonomi. Apalagi Kukar memiliki peran strategis sebagai daerah penyangga IKN. Transparansi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat adalah nilai yang akan terus kami jaga,” katanya.
Dengan kinerja fiskal yang terbukti adaptif dan akuntabel, Pemkab Kukar menunjukkan bahwa tantangan anggaran bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk membuktikan kualitas tata kelola daerah.(Yuliana W)
