Mesdiasiutama.com, Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) meraih penilaian positif dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara virtual pada Senin (14/7/2025). Rapat ini diikuti oleh jajaran Pemkab Kukar dari ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Jalan Robert Wolter Mongisidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong.
Dalam forum tersebut, Kukar dinyatakan masuk dalam kategori aman berdasarkan hasil evaluasi terbaru Indeks Perkembangan Harga (IPH). Hal ini menunjukkan bahwa situasi inflasi di wilayah Kukar masih terkendali, dengan ketersediaan barang dan stabilitas harga yang tetap terjaga.
“Artinya, barang-barang tersedia dan harga-harga kebutuhan pokok di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara, masih berada dalam batas wajar,” ungkap Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kukar, Haryo Martani, usai mengikuti Rakornas.
Menurutnya, harga-harga bahan pokok yang ditemukan di lapangan masih berada dalam rentang Tingkat Acuan Tertinggi (TAT) yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Ini menjadi indikator bahwa upaya menjaga kestabilan harga telah berjalan efektif.
Terapkan Prinsip 4K
Haryo menjelaskan, keberhasilan Kukar dalam pengendalian inflasi tidak lepas dari penerapan prinsip 4K, yaitu:
Keterjangkauan harga
Ketersediaan pasokan
Kelancaran distribusi
Komunikasi efektif
“Keempat prinsip ini sudah kami jalankan secara konsisten dan tercatat oleh Kemendagri. Maka dari itu, kami mendapat apresiasi karena telah menjalankan arahan pusat dengan baik,” tegas Haryo.
Respons Cepat Terhadap Kebijakan Pusat
Terkait kebijakan terbaru pemerintah pusat, Haryo juga menyampaikan bahwa daerah diminta untuk segera menyerap beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog. Langkah ini bertujuan untuk menekan potensi kenaikan harga beras di pasaran.
“Bulog sudah diberi izin untuk mengeluarkan beras SPHP. Daerah yang harga berasnya berpotensi naik diminta segera menyerap stok dari Bulog,” jelasnya.
Pemerintah telah menetapkan harga beras SPHP sebagai berikut:
Harga dari Gudang Bulog: Rp11.300/Kg
Harga Eceran Tertinggi (HET): Rp13.100/Kg
Jika distribusi dilakukan langsung dari gudang, kata Haryo, maka biaya logistik dapat ditekan, sehingga harga jual di pasaran tetap sesuai dengan HET.
Dukung Program Strategis Nasional
Dalam Rakornas tersebut, turut dibahas program strategis nasional “3 Juta Rumah”. Meski tidak berada di bawah kewenangan langsung Bagian Ekonomi, Pemkab Kukar tetap menyatakan dukungannya.
“Program ini tidak kami tangani langsung, namun kami sudah mengupayakan kehadiran dinas terkait, yaitu Perkim melalui Prokom. Sayangnya, mereka tidak hadir dalam rapat hari ini,” ujar Haryo.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemkab Kukar tetap siap mendukung program tersebut apabila ada koordinasi lanjutan dari pemerintah pusat.
Sinergi Pusat dan Daerah Terus Diperkuat
Mengakhiri keterangannya, Haryo menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi di Kukar akan terus dioptimalkan melalui koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan program-program yang konkret.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. Tidak hanya dalam pengendalian inflasi, tetapi juga dalam mendukung agenda pembangunan nasional lainnya,” Tutupnya.(Yuliana.W)
