Mediasiutama.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Semester I Tahun 2025, sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah selama enam bulan pertama. Rapat berlangsung dengan agenda padat dihadiri Bupati Kukar Edi Damansyah, jajaran OPD, camat, serta perwakilan BPS dan Bappeda.
Dalam sambutannya, pejabat penyelenggara menyampaikan laporan kehadiran OPD yang menjadi perhatian penting dari DPRD. “Kami mohon izin melaporkan, dari 58 organisasi perangkat daerah, terdapat beberapa kepala dinas yang tidak hadir maupun tidak mengirimkan perwakilan sama sekali,” ujarnya.
Disebutkan sejumlah OPD yang tidak hadir tanpa keterangan di antaranya:
Dinas Pendidikan
Satpol PP
Dinas Koperasi dan UKM
Selain itu, dua kecamatan yakni Marangkayu dan Muara Jawa sempat menjadi sorotan karena belum hadir pada awal acara, meskipun Muara Jawa kemudian terkonfirmasi hadir. Absensi ini menjadi catatan penting untuk kegiatan ke depan, khususnya yang berkaitan langsung dengan DPRD.
RAKORDAL terbagi dalam empat sesi utama, antara lain:
Pemaparan BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Evaluasi RKPD Semester I oleh Kepala Bappeda
Progres Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Arahan Penutup dari Bupati Kukar
Kepala BPS Kukar menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kukar pada triwulan I tahun 2025 berada di angka 2,17 persen, turun cukup signifikan dibanding triwulan I tahun sebelumnya yang mencapai 8,04 persen. Penurunan ini juga tercermin dalam perbandingan triwulan IV 2024 ke triwulan I 2025 yang mengalami kontraksi minus 3,13 persen.
BPS juga mengungkapkan bahwa perekonomian Kukar masih sangat bergantung pada sektor primer, yang mendominasi 77,04 persen struktur ekonomi, terutama sektor pertambangan dan pertanian.
Bupati Edi Damansyah menyoroti rendahnya penyerapan anggaran daerah di semester pertama, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, yang baru mencapai sekitar 30 persen. Ia mengakui adanya berbagai hambatan, termasuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan kegiatan lain yang mempengaruhi ritme kerja pemerintahan.
“Kita harus percepat. OPD harus lebih fokus, terutama dalam realisasi kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya.
Efisiensi Anggaran hingga Rp950 Miliar dan Antisipasi Penurunan APBD
Dalam forum tersebut, Bupati juga menyampaikan bahwa Kukar tengah melakukan penyesuaian anggaran akibat defisit sekitar Rp950 miliar. Namun ia memastikan, efisiensi tidak akan mengganggu program prioritas dan kebutuhan masyarakat.
“Janji politik tetap kami jaga. Pemangkasan hanya menyasar belanja yang belum berjalan dan belum menyentuh langsung masyarakat,” ungkapnya.
Menghadapi potensi penurunan APBD tahun depan akibat ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH), Pemkab Kukar menyiapkan langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bupati menyampaikan tiga fokus utama:
Optimalisasi retribusi daerah
Pemaksimalan bagi hasil daerah
Eksplorasi potensi pendapatan baru
Ia juga menyebut dua strategi kunci: “Orang harus datang ke Kukar, dan barang dari Kukar harus keluar.” Fokus diarahkan pada sektor pariwisata dan ekspor sebagai pengungkit pertumbuhan.
Forum RAKORDAL ini diakhiri dengan harapan agar seluruh OPD melakukan evaluasi internal dan memperbaiki teknis pelaksanaan program demi mewujudkan RKPD 2025 yang lebih efektif. Kegiatan ditutup dengan arahan strategis dari Bupati dan kesepakatan untuk perbaikan tata kelola pembangunan ke depan. (Yuliana W)
