Mediasiutama, KUTAI KARTANEGARA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah gambut Kutai Kartanegara (Kukar) terus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, sekitar sepertiga wilayah Kukar merupakan lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan jika api sudah menjalar di bawah permukaan tanah.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, Taufik, menjelaskan bahwa kebakaran lahan gambut bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga memicu kabut asap tebal yang berpotensi meluas hingga lintas daerah bahkan antarprovinsi. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat, merusak kesehatan, dan menurunkan kualitas udara secara signifikan.
“Kalau gambut terbakar, dampaknya bisa meluas hingga keluar daerah. Kerugiannya tidak hanya lokal, tapi regional,” ujarnya, baru-baru ini di Tenggarong.
Taufik menuturkan, asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan gambut bersifat pekat dan lebih berbahaya dibandingkan kebakaran biasa. Partikel asap tersebut bisa bertahan lama di udara dan menyebabkan gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita penyakit paru.
Ia menambahkan, karhutla lahan gambut juga menyebabkan hilangnya habitat alami dan merusak kesuburan tanah dalam jangka panjang. Karena itu, pencegahan menjadi langkah paling efektif untuk menghindari dampak kerugian besar di masa mendatang.
Untuk mencegah kebakaran meluas, DLHK Kukar bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Polri dalam memperketat pengawasan di kawasan gambut. Pengawasan dilakukan melalui patroli rutin ke sejumlah titik rawan serta pemantauan kondisi kelembapan lahan untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.
“Butuh kesadaran bersama. Satu api kecil di lahan gambut bisa berubah menjadi bencana besar,” tegas Taufik.
Selain pengawasan lapangan, pemerintah daerah juga terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha perkebunan, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Edukasi ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan di desa-desa rawan karhutla dengan melibatkan aparat keamanan dan tokoh masyarakat setempat.
Pemerintah daerah, lanjut Taufik, juga mendorong penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar. Meskipun membutuhkan biaya awal yang lebih tinggi, metode ini dinilai jauh lebih aman dan berkelanjutan dibandingkan dengan praktik tradisional yang berisiko tinggi terhadap lingkungan.
“Alternatif tanpa bakar memang tidak instan. Tapi dibanding risiko karhutla, pilihan ini jauh lebih masuk akal,” tambahnya.
Ia berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah kebakaran dengan menjaga lahan agar tetap lembap, tidak menimbun bahan mudah terbakar, dan segera melapor jika melihat tanda-tanda kebakaran.
Melalui sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, DLHK Kukar optimistis potensi karhutla di wilayah gambut dapat ditekan seminimal mungkin. Langkah pencegahan yang konsisten dan kesadaran kolektif diharapkan mampu melindungi ekosistem gambut serta menjaga kualitas udara tetap sehat bagi seluruh warga Kutai Kartanegara.
Adv/DLHK kukar
