Mediasiutama.com, Kutai Kartanegara – Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura memberikan klarifikasi terkait isu honorarium penari masal dalam rangkaian Festival Erau 2025. Pihak Kesultanan menegaskan bahwa pembiayaan untuk para penari masal sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui dinas terkait maupun event organizer (EO) yang ditunjuk, bukan berasal dari Kesultanan.
Perwakilan Kesultanan, Tauhit, menuturkan bahwa belakangan beredar anggapan keliru di masyarakat yang menyebutkan honor penari ditanggung langsung oleh Kesultanan. Bahkan muncul isu adanya potongan dalam proses pembayaran.
“Itu tidak benar sama sekali. Perlu digarisbawahi, agenda Kesultanan berbeda dengan agenda pemerintah. Untuk honorarium penari masal, sepenuhnya menjadi ranah pemerintah melalui dinas maupun EO, bukan Kesultanan,” tegasnya kepada awak media, Minggu (7/9/2025).
Tauhit menjelaskan, sistem pembayaran juga telah menyesuaikan dengan aturan terbaru. Jika dahulu pembayaran bisa dilakukan secara tunai, kini wajib melalui sistem transfer perbankan atau melalui EO yang dipercaya oleh pemerintah. Mekanisme ini bertujuan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Kalau menggunakan EO, pencairan juga tidak langsung dilakukan. Acara harus dituntaskan lebih dulu, lalu pihak EO mengajukan penagihan sesuai kontrak. Setelah itu barulah pembayaran bisa diterima penari. Cepat atau lambatnya pencairan sangat bergantung pada agenda serta mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan peran antara Kesultanan dan pemerintah. Festival Erau memang memiliki dua dimensi, yakni ritual sakral yang menjadi kewenangan Kesultanan serta agenda hiburan dan pertunjukan rakyat yang ditangani pemerintah.
Tauhit berharap klarifikasi ini mampu menghentikan spekulasi yang dapat merugikan nama baik Kesultanan. “Kami ingin masyarakat dan rekan media memahami dengan jelas. Jangan sampai isu yang tidak berdasar menimbulkan kesalahpahaman. Pemisahan peran antara Kesultanan dan pemerintah harus dijaga agar semua pihak merasa adil dan tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya.
Dengan penegasan ini, Kesultanan Kutai menekankan bahwa fokus utamanya tetap pada pelestarian tradisi dan nilai sakral Erau, sementara persoalan teknis honor penari sepenuhnya berada di bawah koordinasi pemerintah. (Yuliana W)
