Mediasiutama, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) lebih fokus menjalankan program-program prioritas di tengah kondisi pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Langkah ini diambil agar anggaran yang terbatas tetap menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono, dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Hotel Midtown, Samarinda, pada Rabu (23/10/2025). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti pentingnya efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program lingkungan, khususnya yang dikelola oleh DLHK Kukar.
Menurutnya, pendapatan daerah tahun ini diperkirakan mencapai Rp11 triliun, namun realisasinya hanya sebesar Rp9,1 triliun. Tren penurunan tersebut bahkan diprediksi berlanjut pada tahun depan, dengan target dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebesar Rp7,3 triliun dan kemungkinan realisasi hanya sekitar Rp5,6 triliun.
“Dari total anggaran itu, belanja pegawai mencapai Rp2,34 triliun dan mandatory spending sekitar Rp1,8 triliun. Jadi kapasitas fiskal riil untuk program-program organisasi perangkat daerah sangat terbatas, mungkin tidak sampai Rp1 triliun,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, DLHK Kukar harus mampu memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan mengutamakan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pengelolaan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Meskipun dana terbatas, kalau digunakan secara tepat dan fokus pada kebutuhan prioritas, manfaatnya tetap akan terasa di masyarakat,” tegas Sunggono.
Ia menjelaskan bahwa DLHK memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan sampah, penghijauan, dan konservasi hutan. Karena itu, program yang dijalankan harus benar-benar memiliki arah yang jelas dan hasil yang terukur.
“Jangan sampai banyak program berjalan, tetapi tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Sunggono juga mengingatkan agar DLHK tidak hanya berfokus pada kegiatan rutin, melainkan mampu berinovasi dalam menangani persoalan lingkungan. Ia berharap setiap kegiatan DLHK mampu menggerakkan partisipasi masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
“DLHK perlu memperluas kerja sama dengan masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha, agar tanggung jawab menjaga lingkungan bisa dilakukan bersama,” katanya menambahkan.
Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar upaya penghematan, tetapi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata terhadap perbaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Efisiensi berarti memastikan setiap program DLHK benar-benar memberi manfaat dan mampu memperkuat arah pembangunan berkelanjutan,” ucapnya.
Dalam penutup arahannya, Sunggono menekankan pentingnya kerja sama antarorganisasi perangkat daerah agar kebijakan lingkungan berjalan sinergis. Ia berharap DLHK Kukar dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi Kutai Kartanegara sebagai daerah yang bersih, hijau, dan berkelanjutan.
“Dengan perencanaan matang dan semangat kolaborasi, DLHK bisa menjadi motor utama dalam menjaga lingkungan Kukar tetap lestari,” tutupnya.
Adv/DLHK kukar
