Kadiskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar
Mediasiutama.com, KUTAI TIMUR — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai menyusun masterplan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK sebagai langkah terarah untuk memperkecil kesenjangan akses internet antarwilayah, mengingat kondisi geografis Kutim yang beragam membuat pemerataan jaringan tidak dapat dilakukan secara seragam dan cepat.
Penyusunan masterplan TIK tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Kutim dalam memastikan pembangunan infrastruktur digital berjalan terencana, saling terhubung, serta menjawab kebutuhan riil masyarakat di wilayah perkotaan hingga pelosok.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar, menyampaikan bahwa secara administratif seluruh kantor desa di Kutai Timur sudah terhubung dengan jaringan internet, namun kondisi itu belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan akses yang dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitarnya.
“Ada desa yang sinyal internetnya hanya bisa dinikmati di sekitar kantor desa saja, sementara wilayah permukiman di sekitarnya masih blank spot, bahkan ada desa yang masih mengandalkan solar cell karena pasokan listrik belum stabil,” ujar Ronny saat menjelaskan kondisi lapangan.
Menurut Ronny, ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan jaringan internet membutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur, sehingga kehadiran masterplan TIK menjadi penting sebagai peta jalan pembangunan infrastruktur digital di Kutai Timur.
Ia menjelaskan bahwa masterplan TIK akan memuat pemetaan kebutuhan perangkat, penentuan lokasi prioritas pengembangan jaringan, serta skema pendanaan yang jelas agar pembangunan tidak dilakukan secara parsial, tumpang tindih, ataupun hanya berdasarkan usulan sektoral semata.
“Dokumen ini akan menjadi acuan bersama, sehingga setiap pembangunan jaringan internet memiliki arah yang jelas, terukur, dan saling melengkapi antarinstansi,” jelas Ronny.
Dalam masterplan tersebut, Diskominfo Staper Kutim juga menegaskan pembagian peran antarlevel pemerintahan dan sektor terkait agar pemerataan akses internet dapat berjalan efektif sesuai kewenangan masing-masing.
“Provinsi memiliki tanggung jawab pada fasilitas dan area publik, kami di kabupaten fokus pada fasilitas pemerintahan, sekolah dapat memanfaatkan dana BOS, sementara desa bisa mengalokasikan melalui dana desa, sehingga seluruhnya bergerak bersama,” kata Ronny.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pemerataan akses internet di Kutai Timur tidak bisa dibebankan pada satu instansi, karena ekosistem digital membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar hasilnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Ronny juga menyoroti pentingnya peran PLN dalam memastikan ketersediaan listrik yang stabil sebagai prasyarat utama pembangunan jaringan internet, terutama di wilayah terpencil yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan energi.
“Tanpa listrik yang memadai, jaringan internet tidak akan berjalan optimal, sehingga sinergi dengan PLN dan operator telekomunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masterplan ini,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah desa dan lembaga pendidikan juga dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan infrastruktur digital, baik melalui pemanfaatan anggaran yang tepat maupun pengelolaan fasilitas yang telah terbangun.(
Ronny memastikan bahwa masterplan TIK Kutim tidak disusun sebagai dokumen formalitas semata, melainkan sebagai pedoman operasional yang akan digunakan untuk mengarahkan investasi infrastruktur digital agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
“Masterplan ini akan menjadi pegangan dalam menentukan prioritas pembangunan dan penganggaran, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak pada peningkatan layanan internet bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui penyusunan masterplan TIK tersebut, Pemkab Kutim berharap pembangunan infrastruktur digital dapat berlangsung lebih terkoordinasi, berkelanjutan, serta mampu mendorong pemerataan akses informasi, peningkatan pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi digital di seluruh wilayah Kutai Timur.(Adv/Diskominfo Staper Kutim)
