Mediasiutama.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kesinambungan pemerintahan hingga ke tingkat desa melalui pelantikan Penjabat (PJ) Kepala Desa dan pergantian antar waktu (PAW) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (9/4/2026) di Pendopo Odah Etam Tenggarong kutai kartanegara .
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pelantikan PJ Kepala Desa Jonggon Desa sebagai tindak lanjut atas wafatnya kepala desa sebelumnya. Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan PAW anggota BPD di sejumlah desa di wilayah Kukar. Bupati menegaskan bahwa proses pergantian dalam struktur pemerintahan desa merupakan hal yang wajar dan telah diatur dalam mekanisme yang berlaku.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti hanya karena adanya kekosongan jabatan. Oleh karena itu, penunjukan PJ kepala desa menjadi langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan,”ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemerintahan desa memiliki posisi vital sebagai ujung tombak pelayanan publik. Berbagai fungsi penting dijalankan di tingkat desa, mulai dari pelayanan administrasi hingga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Karena itu, keberlangsungan pemerintahan desa harus selalu dijaga agar tetap optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal serupa juga berlaku bagi keanggotaan BPD. Jika terjadi kekosongan, maka sesuai regulasi dilakukan pengisian melalui mekanisme PAW dengan mengangkat calon dari urutan berikutnya. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga fungsi pengawasan dan representasi masyarakat tetap berjalan.
Di sisi lain, Bupati Kukar juga memaparkan berbagai perkembangan pembangunan daerah yang terus didorong melalui sinergi dengan pemerintah pusat. Ia menyampaikan bahwa pembangunan saat ini tidak lagi dipandang secara sektoral atau terbatas wilayah, melainkan sebagai bagian dari upaya bersama membangun Indonesia secara menyeluruh.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Kukar menerima bantuan alat pertanian dari pemerintah pusat berupa 14 unit kombain dan traktor yang akan segera didistribusikan kepada para petani. Selain itu, sejumlah usulan pembangunan juga telah diajukan, meliputi pembangunan jembatan, jalan, sistem irigasi, hingga fasilitas pendidikan seperti Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat.
Untuk sektor infrastruktur, salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan Jembatan 10 yang diharapkan dapat terealisasi melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, pemerintah daerah juga berkomitmen melakukan penataan wilayah, termasuk merapikan pasar-pasar yang belum sesuai regulasi, seperti di kawasan Tenggar. Penataan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih terorganisir.
Sementara itu, terkait isu kepegawaian, khususnya potensi pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Bupati memastikan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan ke arah tersebut. Dengan belanja pegawai sekitar Rp2,7 triliun yang masih dalam kondisi aman, pemerintah daerah berkomitmen menjaga kesejahteraan aparatur.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.
(Yuliana w)
