Mediasiutama, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap akan dicairkan sesuai jadwal. Meski demikian, sejumlah anggaran non-prioritas mengalami penyesuaian guna menjaga keseimbangan fiskal daerah serta mendukung program pembangunan yang lebih berdampak bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa besaran THR yang diterima ASN tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Pencairan tetap akan dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
“ASN tetap memperoleh haknya, begitu pula tenaga honorer yang akan menerima sekitar Rp1 juta,” kata Sunggono.
Selain memastikan pencairan THR, Pemkab Kukar juga menerapkan kebijakan efisiensi dengan memangkas sejumlah belanja non-prioritas. Beberapa sektor yang terkena penyesuaian anggaran meliputi perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), dan beberapa program operasional yang dianggap kurang mendesak.
Menurut Sunggono, langkah ini diambil agar anggaran lebih difokuskan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
“Kami harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat,” jelasnya.
Salah satu program prioritas yang tetap menjadi fokus utama Pemkab Kukar adalah percepatan penurunan angka stunting. Program ini dianggap krusial karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kukar.
“Kami tidak ingin hanya fokus pada kesejahteraan ASN, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak yang merupakan generasi penerus,” tambahnya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, yang mengarahkan pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Pemerintah pusat menekankan pentingnya efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah agar program pembangunan dapat berjalan secara optimal.
Pemkab Kukar meyakini bahwa dengan strategi ini, kesejahteraan ASN tetap terjamin tanpa mengorbankan program-program penting lainnya. Meski ada pemangkasan di beberapa sektor, Pemkab memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik.
“Anggaran harus dikelola dengan cermat agar pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat,” tegas Sunggono.
Dengan langkah ini, Pemkab Kukar berharap dapat menciptakan kebijakan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, diharapkan keseimbangan antara kesejahteraan ASN dan keberlanjutan pembangunan daerah dapat terus terjaga demi masa depan Kukar yang lebih baik.
Adv/Diskominfo Kukar
