Mediasiutama, Kukar — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus memperluas cakupan layanan kepada nelayan, terutama yang berada di wilayah pesisir dan terpencil. Selain penguatan infrastruktur, perhatian kini juga diarahkan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) nelayan.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengatakan bahwa salah satu kendala utama yang masih dihadapi nelayan di daerah pelosok adalah tingginya biaya bahan bakar. Untuk mengatasi ini, Pemkab Kukar mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) di berbagai titik strategis.
“Nelayan di desa terpencil harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan solar. Ini mempengaruhi efisiensi melaut mereka dan meningkatkan beban biaya,” jelas Muslik saat ditemui.
Dengan pembangunan SPBUN yang lebih dekat ke sentra-sentra nelayan, Muslik optimistis biaya operasional akan menurun dan produktivitas nelayan meningkat. Pembangunan fasilitas ini ditargetkan rampung sebelum tahun 2026, sesuai dengan rencana yang tertuang dalam RPJMD Kukar.
Selain itu, DKP Kukar juga meluncurkan berbagai program pelatihan berbasis komunitas, meliputi:
Teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan.
Budidaya perikanan ramah lingkungan.
Pengolahan hasil laut untuk peningkatan nilai tambah.
Penguatan akses pasar, termasuk melalui platform digital.
Manajemen keuangan usaha perikanan.
“Kami ingin para nelayan tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga mampu mengolah dan memasarkan produknya dengan lebih baik,” ujar Muslik.
Hingga saat ini, sekitar 25 ribu nelayan dan pembudidaya ikan di Kukar telah menerima berbagai jenis bantuan dari DKP, baik berupa peralatan produksi, pelatihan, maupun akses permodalan.
Namun, Pemkab Kukar menargetkan cakupan penerima bantuan dapat ditingkatkan menjadi 35 ribu orang. Fokus utama adalah menjangkau kelompok-kelompok nelayan di wilayah pesisir yang sebelumnya belum sepenuhnya terdata.
“Banyak komunitas nelayan kecil yang belum tersentuh program. Kami tengah melakukan pendataan ulang agar semua yang berhak bisa menikmati bantuan,” tegas Muslik.
Untuk memperkuat ekosistem perikanan rakyat, DKP Kukar juga menggandeng berbagai mitra strategis, di antaranya:
BUMDes dan koperasi nelayan sebagai penggerak ekonomi lokal.
Perbankan untuk membuka akses kredit usaha rakyat.
Pelaku industri pengolahan hasil perikanan untuk memperluas jaringan pasar.
Lembaga riset dan perguruan tinggi untuk pengembangan inovasi.
Tak hanya itu, DKP juga memperkuat pengawasan sumber daya laut berbasis masyarakat. Program ini melibatkan kelompok nelayan dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan mencegah praktik penangkapan yang merusak.
“Kami ingin keberlanjutan menjadi bagian dari budaya nelayan. Kalau ekosistem terjaga, produktivitas jangka panjang akan lebih baik,” kata Muslik.
Menurutnya, penguatan sektor perikanan rakyat di Kukar adalah bagian penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah pesisir.
“Banyak potensi laut Kukar yang belum tergarap optimal. Dengan infrastruktur yang baik dan SDM yang berkualitas, nelayan bisa lebih berdaya saing,” tambahnya.
Ke depan, DKP Kukar berkomitmen untuk terus mengembangkan model layanan terpadu bagi nelayan, dengan prinsip inklusif dan berkelanjutan.
“Tidak boleh ada nelayan yang tertinggal, baik yang di wilayah sentra maupun di pelosok. Semua harus mendapat akses yang sama terhadap pembangunan,” pungkas Muslik.
Dengan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, Pemkab Kukar optimistis sektor perikanan rakyat akan menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan.
Adv/Diskominfo Kukar
