Mediasiutama, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa hanya Pokdarwis yang telah memenuhi persyaratan administratif dan aktif menjalankan kegiatan yang berhak menerima bantuan dari sektor pariwisata.
Bantuan berupa sarana dan prasarana hanya akan disalurkan kepada kelompok yang telah terverifikasi, memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati, serta rutin menyampaikan laporan perkembangan wisata setiap triwulan.
Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dispar Kukar, M. Ridha Fatrianta, mengatakan bahwa setiap permohonan bantuan akan melewati tahapan verifikasi lapangan secara menyeluruh, untuk memastikan kelayakan dan urgensi kebutuhan kelompok tersebut.
“Bantuan tidak bisa sembarangan diberikan. Hanya kelompok yang legal dan aktif yang kami prioritaskan,” ungkap Ridha, saat diwawancarai pada Senin (9/6/2025).
Ia menambahkan, Pokdarwis yang benar-benar eksis di lapangan akan terlihat dari kegiatan nyata dan konsistensinya dalam membangun objek wisata yang dimiliki desa.
“Kalau kelompok hanya muncul ketika ada bantuan, itu tidak akan kami akomodasi. Kami ingin yang memang serius membangun sektor pariwisata,” tegasnya.
Ridha menjelaskan, bantuan yang diberikan cukup bervariasi, mulai dari tenda glamping, sepeda wisata, banana boat, alat diving, hingga peralatan pendukung lainnya yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa wisata masing-masing.
“Kami sesuaikan dengan karakteristik destinasi. Jadi bantuannya bisa berbeda antara satu desa dan desa lain,” jelasnya lagi.
Program ini, menurut Ridha, adalah bagian dari visi Bupati Kukar dalam menjadikan pariwisata desa sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Oleh karena itu, seluruh bantuan diarahkan untuk kelompok yang mampu menjaga dan memaksimalkan fasilitas.
“Bantuan ini bukan hanya sekadar program, tapi harus jadi pemicu pertumbuhan ekonomi berbasis wisata. Maka kelompoknya harus punya tanggung jawab,” paparnya.
Ia mengimbau agar Pokdarwis yang sudah menerima fasilitas bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, termasuk merawat dan mengelola agar berfungsi optimal dalam jangka panjang.
“Bantuan itu modal awal. Kalau bisa dikelola dengan baik, efeknya akan berlipat untuk ekonomi masyarakat sekitar,” tuturnya memberi penekanan.
Ridha berharap, pola seleksi ketat dan berbasis legalitas ini bisa mendorong seluruh Pokdarwis di Kukar untuk lebih tertib administrasi, aktif dalam program, dan menjaga keberlanjutan wisata berbasis komunitas.
“Kami percaya, kalau kelompoknya solid dan serius, wisata desa akan berkembang cepat. Kami siap dukung selama syaratnya dipenuhi,” pungkasnya.
Adv/Dispar Kukar
