Mediasiutama.com, Kutai Kartanegara – Fenomena anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan kembali mencuat di Kutai Kartanegara dan memicu keprihatinan banyak pihak. Dalam sebuah operasi gabungan yang digelar pada Sabtu malam (2/8/2025), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar mengamankan lima anak yang sedang beraktivitas sebagai badut di sejumlah titik ruang publik di Tenggarong.
Operasi ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait maraknya anak-anak yang menjadi badut jalanan dan dianggap meresahkan, khususnya di kawasan pusat kota. Menurut Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kukar, Rasidi, penyisiran dilakukan di sejumlah lokasi rawan seperti Turapan, Lapangan Basket Timbau, Taman Tanjong, dan Titik Nol Tenggarong.
“Biasanya mereka beraktivitas di sekitar bank dan pom bensin. Tapi karena malam hari, pom bensin tutup jadi tak ditemukan di sana. Siang hari mereka lebih sering muncul,” ungkap Rasidi.
Rasidi menyebut, beberapa anak yang terjaring dalam operasi diketahui telah putus sekolah. Bahkan, salah satu dari mereka sering terlihat berada di sekitar jembatan dan kawasan lampu merah. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya pernah menangkap dua orang dewasa yang diduga sebagai koordinator atau “bos” dari jaringan badut anak ini.
“Dulu sempat kami tindak dua orang dewasa, satu laki-laki dan satu perempuan. Setelah itu agak sepi, tapi sekarang muncul lagi. Mungkin karena tekanan ekonomi,” katanya.
Jika ditemukan indikasi eksploitasi anak, Satpol PP tidak akan ragu membawa kasus ini ke ranah hukum melalui proses tindak pidana ringan (tipiring). “Kami tidak ingin hanya pelaksana lapangan yang ditindak, tapi juga aktor di balik layar. Kalau cuma pembinaan biasa, tidak akan menimbulkan efek jera,” tegas Rasidi.
Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayitno, mengapresiasi tindakan cepat Satpol PP dalam merespons laporan masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan anak-anak badut harus tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak.
“Mereka juga korban, bukan pelaku. Banyak dari mereka dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk kepentingan ekonomi. Setelah diamankan, kami akan lakukan advokasi dan konseling melalui UPT Perlindungan Anak,” jelas Hero.
DP3A Kukar juga akan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah dan dinas terkait untuk memastikan anak-anak tersebut kembali mendapat akses pendidikan. Bagi mereka yang putus sekolah atau berasal dari keluarga prasejahtera, akan diarahkan mendapatkan bantuan beasiswa dan dukungan sosial.
Tanggapan juga datang dari psikolog anak, Mira Hapsari, yang menyoroti sisi eksploitasi dalam praktik badut jalanan ini. Menurutnya, banyak anak yang sudah mengalami eksploitasi dalam bentuk yang lebih kompleks.
“Saya pernah menemukan kasus di mana anak tinggal bersama bos badut, bukan dengan orang tuanya. Ada juga yang sudah diamankan tapi kembali lagi ke jalan, karena memang tidak ada intervensi menyeluruh,” ujarnya prihatin.
Mira menekankan bahwa kolaborasi lintas dinas menjadi kunci penanganan masalah ini. Ia juga menyarankan pemerintah daerah menyediakan rumah aman atau penampungan sementara bagi anak-anak yang terjaring agar mereka tidak kembali ke lingkungan yang berisiko.
“Beberapa dari mereka masih sangat kecil, ada yang bahkan tidak bisa baca tulis. Kalau dikembalikan begitu saja ke rumah yang tidak aman, risikonya sangat besar. Bisa jadi malah dipukul atau dipaksa kembali bekerja,” ujarnya.
Fenomena anak-anak badut di Kukar menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal ketertiban, tetapi menyangkut masa depan generasi muda. Penanganannya memerlukan pendekatan yang menyeluruh: pendataan, pendidikan, perlindungan hukum, dan intervensi ekonomi keluarga.
Satpol PP Kukar bersama DP3A dan dinas terkait berkomitmen untuk terus menangani kasus ini secara terpadu.
“Kami ingin memastikan anak-anak ini mendapat haknya pendidikan, perlindungan, dan masa depan yang layak,” tutup Hero. (Yuliana W)
