Mediasiutama.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Sosial, Senin (8/9/2025). Forum strategis ini dihadiri pejabat lintas kementerian/lembaga, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, aparat TNI–Polri, Forkopimda, serta hampir 80 persen kepala daerah baik secara langsung maupun daring. Kehadiran yang besar ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga stabilitas nasional.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan tiga isu utama yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu menjaga stabilitas sosial di tengah meningkatnya aksi unjuk rasa, mengendalikan inflasi terutama harga kebutuhan pokok, serta mempercepat konsolidasi program pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto.
Tito mengungkapkan, sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025 tercatat ratusan aksi penyampaian pendapat di berbagai daerah. Sebagian besar berlangsung tertib, namun sebagian lainnya berujung kerusuhan dan kerusakan fasilitas publik. Ia menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak konstitusional masyarakat yang dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, namun harus dilakukan dengan damai. Pemerintah daerah bersama Forkopimda diminta memperkuat komunikasi dengan masyarakat, tokoh agama, dan kampus agar aspirasi tersalurkan tanpa ricuh.
Selain isu sosial, pemerintah juga mencatat perkembangan positif di bidang pengendalian inflasi. Data BPS menunjukkan inflasi tahunan Agustus 2025 sebesar 2,31 persen, turun dari 2,37 persen pada Juli, bahkan terjadi deflasi bulanan −0,08 persen. Menurut Tito, capaian ini menunjukkan pengelolaan pangan yang cukup baik, karena harga terjangkau bagi konsumen namun tetap memberi ruang bagi produsen untuk berproduksi. Presiden Prabowo pun memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga.
Rakor ini juga membahas keterkaitan inflasi dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem. Bulog melaporkan stok beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton. Pemerintah menyalurkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dengan harga bervariasi, mulai Rp12.500/kg di Jawa hingga Rp13.500/kg di Papua. Langkah ini mendukung target nol persen kemiskinan ekstrem pada akhir 2026 sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk tampil sebagai salah satu narasumber kunci. Ia menegaskan kembali strategi nasional penanggulangan kemiskinan ekstrem yang meliputi tiga langkah: mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan melalui akses kerja dan usaha produktif, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Pemerintah serius mengejar target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Bantuan sosial tetap penting sebagai bantalan, tetapi yang utama adalah pemberdayaan ekonomi agar masyarakat bisa mandiri,” ujar Ribka.
Data BPS per Maret 2025 menunjukkan penurunan angka kemiskinan sebanyak 0,56 persen menjadi 23,85 juta jiwa, sementara kemiskinan ekstrem berkurang dari 3,1 juta menjadi 2,38 juta jiwa. Meski demikian, Ribka menilai laju penurunan tersebut belum ideal dan membutuhkan kerja lebih keras serta kolaborasi lintas sektor.
Mendagri Tito menutup rakor dengan pesan khusus kepada kepala daerah agar tidak berlebihan dalam kegiatan seremonial ketika rakyat masih menghadapi kesulitan ekonomi. Ia juga meminta agar fasilitas publik yang rusak segera diperbaiki, siskamling diaktifkan kembali, serta sinergi Forkopimda diperkuat agar respons cepat bisa dilakukan tanpa menunggu instruksi pusat.
“Stabilitas bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal rasa keadilan. Bila rakyat merasa didengar dan diperhatikan, maka potensi konflik berkurang, dan pembangunan bisa berjalan,” tegas Tito.
Rakor ini memperlihatkan bahwa stabilitas nasional bukan sekadar menjaga keamanan, melainkan juga memastikan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dengan inflasi terkendali, unjuk rasa yang damai, dan program pemberdayaan masyarakat miskin, Indonesia semakin optimis melangkah menuju masa depan yang adil dan sejahtera.(Yuliana W)
