Mediasiutama, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang kini memasuki tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum yang digelar di Ruang Rapat Ing Martadipura, Gedung Bappeda, Selasa (16/9/2025), menjadi momentum penting bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyesuaikan arah kerja dengan visi pembangunan baru daerah.
Forum Musrenbang tersebut diikuti oleh seluruh OPD guna menyelaraskan program prioritas dengan visi besar Bupati Kutai Kartanegara melalui konsep Kukar Idaman Terbaik. Salah satu OPD yang berperan penting dalam proses ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, yang menegaskan komitmennya memastikan program lingkungan hidup dan kehutanan berjalan searah dengan kebijakan daerah.
Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo, menyampaikan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh kegiatan dan program DLHK benar-benar mendukung arah pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Untuk RPJMD ini, kita harus menyesuaikan dengan program Kukar Idaman Terbaik dengan melaksanakan kegiatan yang ada di DLHK Kukar,” ujarnya usai menghadiri rapat Musrenbang tersebut.
Menurut Slamet, DLHK tidak sekadar hadir sebagai peserta dalam forum itu, melainkan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kukar. Ia menegaskan, setiap rencana yang disusun harus melalui proses evaluasi menyeluruh agar hasilnya tepat sasaran dan mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan.
“Pada siang hari ini kita akan melanjutkan rapat terkait dengan rencana tujuan DLHK, apakah sudah sesuai dengan program Kukar Idaman Terbaik atau perlu penyesuaian dengan program yang dicanangkan oleh Bupati Kukar,” tambahnya.
Slamet menekankan bahwa sektor lingkungan hidup dan kehutanan memiliki posisi penting dalam RPJMD karena menjadi fondasi dari pembangunan daerah yang berorientasi pada keberlanjutan. Melalui forum tersebut, DLHK berupaya memastikan isu-isu strategis seperti perlindungan hutan, pengelolaan sampah, rehabilitasi lingkungan, dan mitigasi bencana ekologis masuk dalam dokumen perencanaan dengan pendekatan yang terukur.
Ia menambahkan, kebijakan lingkungan tidak boleh hanya berhenti di atas kertas, tetapi harus diwujudkan melalui program konkret yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, DLHK berkomitmen memperkuat sinergi antarbidang untuk mendukung visi pembangunan hijau di Kukar.
Musrenbang RPJMD 2025–2029 ini juga menjadi sarana penting bagi OPD dalam menyatukan gagasan serta menyelaraskan target pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Melalui forum ini, setiap instansi diharapkan mampu memahami perannya dalam mencapai visi besar daerah, termasuk sektor lingkungan yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat.
DLHK Kukar berharap, hasil pembahasan dalam Musrenbang kali ini dapat menghasilkan program yang realistis, terarah, dan berkelanjutan. Dengan demikian, visi Kukar Idaman Terbaik tidak hanya menjadi slogan, tetapi terwujud dalam bentuk aksi nyata yang meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus menjaga kelestarian alam.
Slamet optimistis bahwa dengan dukungan seluruh pihak, terutama kerja sama lintas OPD, program lingkungan yang diusung DLHK akan mampu memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Kutai Kartanegara. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan berpihak pada lingkungan demi kesejahteraan generasi mendatang.
Adv/DLHK kukar
