Mediasiutama, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) mempercepat penerapan sistem bank sampah hingga ke tingkat rukun tetangga (RT). Langkah ini menjadi strategi konkret menghadapi lonjakan volume sampah seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan.
Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo, menegaskan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat bukan hanya gagasan, melainkan kebutuhan mendesak agar persoalan sampah dapat dikendalikan sejak dari sumbernya.
“Bisa juga sebetulnya kalau kita bicara masalah sampah, kita sudah mulai bicara bank sampah OPD, bank sampah sekolah, dan desa,” ujar Slamet saat ditemui di Tenggarong, belum lama ini.
Ia menambahkan, penerapan bank sampah hingga ke tingkat RT disambut baik oleh DLHK karena akan memperkuat interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang terjalin di level RT mempermudah koordinasi dan meningkatkan kesadaran warga dalam memilah sampah secara mandiri.
“Sebetulnya kalau sekupnya RT kami menyambut dengan senang, karena nanti dengan adanya hubungan sosial masyarakat kemudian terjalin komunikasi di level RT, pengelolaan sampah otomatis lebih mudah,” jelasnya.
Slamet menjelaskan, sistem pengelolaan di tingkat RT memungkinkan proses pemilahan dilakukan sejak dari rumah tangga. Dengan cara ini, volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat berkurang signifikan, sehingga memperpanjang usia pakai fasilitas tersebut.
“Kalau sampah sudah dipilah dari rumah, maka yang masuk ke TPA akan jauh lebih sedikit,” tuturnya.
Selain manfaat lingkungan, Slamet juga menyoroti potensi ekonomi dari penerapan bank sampah. Program ini tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga membuka peluang penghasilan tambahan bagi masyarakat. Sampah plastik, kertas, dan logam dapat ditukar dengan insentif atau diolah kembali menjadi produk bernilai jual.
“Jika sistem ini berjalan, maka masyarakat tidak hanya membantu menjaga lingkungan, tetapi juga mendapat keuntungan ekonomi,” tambahnya.
Saat ini, DLHK Kukar tengah mendorong sinergi antara berbagai pihak seperti organisasi perangkat daerah (OPD), sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat di tingkat RT. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat budaya baru dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan terarah.
Slamet optimistis, dengan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, program bank sampah akan menjadi solusi konkret terhadap persoalan sampah di Kukar lima tahun ke depan. Ia juga berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi turut aktif sebagai pelaku utama dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis partisipasi masyarakat, DLHK Kukar yakin pola pengelolaan sampah ke depan tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi warga. Langkah ini sekaligus menjadi pondasi penting dalam mewujudkan Kutai Kartanegara yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Adv/DLHK kukar
