Bupati Kutim,Ardiansyah Sulaiman
Mediasiutama.com, KUTAI TIMUR – Pusat Kota Sangatta hampir setiap pekan diramaikan oleh berbagai konser musik dan kegiatan hiburan, menarik perhatian publik, khususnya di tengah arahan pemerintah pusat agar daerah melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan dan kegiatan penting masyarakat.
Fenomena tingginya aktivitas hiburan ini tidak selalu membebani keuangan pemerintah daerah, karena sebagian besar event digelar oleh swasta maupun komunitas tanpa menggunakan dana APBD. Sementara itu, kegiatan yang didanai pemerintah melalui APBD tetap dipilih melalui proses seleksi ketat untuk memastikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak mengurangi tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan program yang memiliki dampak langsung bagi warga.
“Untuk event, ada yang dibiayai melalui APBD dan ada yang tidak. Kami tetap menyesuaikan dengan kondisi anggaran, tetapi hasilnya harus maksimal dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Ardiansyah belum lama ini.
Menurutnya, seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran daerah harus relevan, memiliki prioritas jelas, dan selaras dengan arahan pusat mengenai efisiensi, sehingga pengeluaran publik tetap tepat sasaran.
Bupati menekankan bahwa ada sejumlah kegiatan yang sifatnya wajib dan tidak bisa dikurangi, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Salah satu contohnya adalah bimbingan teknis (bimtek) bagi Ketua RT, yang memiliki peran vital dalam mengelola administrasi di tingkat masyarakat paling bawah.
“Bimtek itu ada yang sangat krusial, jadi memang wajib. Semua Ketua RT harus hadir karena mereka harus memahami betul cara pengelolaan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka,” tambahnya, menekankan pentingnya kapasitas aparatur yang berhubungan langsung dengan warga.
Ardiansyah juga menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti meniadakan seluruh kegiatan, tetapi menekankan setiap pengeluaran harus menghasilkan manfaat nyata dan mendukung program prioritas.
“Efisiensi anggaran bukan untuk menghentikan kegiatan, tapi agar setiap rupiah yang dikeluarkan betul-betul bermanfaat dan tepat sasaran,” ujarnya, memastikan program prioritas tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas.
Ia berharap masyarakat dapat memahami perbedaan antara kegiatan yang digagas pihak luar dengan program resmi pemerintah daerah, sehingga dukungan dan partisipasi publik tetap fokus pada agenda yang membawa manfaat langsung bagi warga Kutai Timur.(Adv/Diskominfo Staper Kutim)
