Mediasiutama.com, Tenggarong – Peran media dalam pembangunan daerah kembali ditegaskan sebagai elemen strategis yang tidak bisa dipisahkan dari proses pemerintahan modern. Hal tersebut disampaikan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, saat menghadiri kegiatan Insan Pers Bekesah yang digelar Kolaborasi Media Kutai Kartanegara (Kodak) di Taman Tanjong, Tenggarong, Minggu (21/12/2025) malam.
Dalam forum yang mempertemukan pemerintah daerah, organisasi pers, jurnalis, serta praktisi media itu, Aulia menempatkan media bukan hanya sebagai kanal komunikasi, melainkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari capaian fisik dan program, tetapi dari seberapa jauh masyarakat memahami, mengawasi, dan merasakan dampaknya.
“Kami menyadari bahwa pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan media. Media memiliki posisi penting untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan yang mengangkat tema “Pers Berkualitas di Tengah Arus Viral Strategi Bertahan dan Adaptasi” tersebut merupakan kolaborasi tiga asosiasi media nasional, yakni Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
Forum ini menjadi ruang dialog terbuka yang membahas tantangan jurnalisme lokal di tengah derasnya arus informasi digital dan konten viral.
Aulia menjelaskan bahwa arah pembangunan Kutai Kartanegara periode 2025-2030 dirumuskan dalam visi “Kukar Idaman Membangun Kehidupan Terbaik”, yang dijalankan melalui pendekatan pentahelix.
Dalam konsep tersebut, media ditempatkan sejajar dengan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.
Ia menegaskan, kemitraan pemerintah dengan media tidak boleh dimaknai sebagai relasi satu arah. Media tetap memiliki ruang kritis dan independen untuk menyampaikan fakta, kritik, dan suara publik.
Bahkan, menurutnya, kritik yang konstruktif merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang sehat.”Media bukan corong pemerintah. Media adalah cermin. Ketika kritik berhenti, justru di situlah awal kehancuran pemerintahan,” tegas Aulia.
Lebih lanjut, pemerintah daerah mendorong media lokal untuk memperkuat eksistensi dan profesionalisme melalui kepatuhan terhadap regulasi pers, penerapan tata kelola perusahaan yang sehat, serta peningkatan kapasitas jurnalis. Aulia menyatakan komitmen pemerintah untuk membuka ruang kolaborasi yang adil dan transparan, tanpa mengorbankan independensi pers.
Diskusi dalam forum tersebut juga menyinggung persoalan etika jurnalistik, kepercayaan publik terhadap media, serta tantangan menjaga kualitas pemberitaan di tengah kompetisi kecepatan dan viralitas. Para peserta sepakat bahwa kredibilitas media hanya dapat dijaga melalui konsistensi pada prinsip verifikasi, keberimbangan, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Melalui forum Insan Pers Bekesah, sinergi antara media dan pemerintah diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi kerja bersama yang berkelanjutan dalam membangun ruang publik yang sehat, informatif, dan demokratis di Kutai Kartanegara.(Yuliana W)
