Mediasiutama.com, Tenggarong – Desa Lung Anai, Kecamatan Loa Kulu dan Kelurahan Tama Pole di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) enggan bergabung dengan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengonfirmasi penerimaan surat penolakan dari kedua desa tersebut, menandai sebuah momen penting dalam diskusi tentang pembentukan IKN.
“Kami telah menyampaikan keinginan Desa Lung Anai kepada Badan Otorita IKN, namun hingga kini belum ada tanggapan,” kata Sunggono pada Rabu (20/3/2024).
Penolakan ini menimbulkan pertanyaan tentang status kedua desa dalam Detail Tata Ruang Wilayah (DTRW) IKN, yang sebelumnya mencakup desa dan kelurahan di lima kecamatan di Kukar. Sunggono menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah terlibat dalam rapat IKN beberapa kali, namun hasilnya belum sesuai dengan harapan Pemkab Kukar.
“Kami berharap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat responsif terhadap perkembangan IKN demi pembangunan Kukar yang lebih baik,” harapnya.
Edy Santoso, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kukar, menekankan bahwa masih ada wilayah dengan status yang belum jelas, termasuk Kelurahan Tama Pole, yang sebelumnya termasuk dalam IKN namun kini dikeluarkan.
“Kejelasan status wilayah tersebut ada di tangan Otorita IKN,” tegas Edy Santoso.
Penolakan integrasi ke IKN dari Desa Lung Anai dan Kelurahan Tama Pole menjadi simbol ketegangan antara keinginan untuk mempertahankan identitas lokal dan potensi manfaat dari menjadi bagian dari IKN.
Keputusan yang diambil oleh kedua desa ini tidak hanya akan mempengaruhi masa depan mereka tetapi juga akan menjadi preseden bagi desa dan kelurahan lain di wilayah tersebut. Pemkab Kukar kini menantikan kejelasan dan kepastian hukum terkait status wilayahnya dalam IKN.
Sementara itu, masyarakat desa menunggu keputusan yang akan menentukan arah pembangunan dan identitas mereka di masa depan. Keputusan Badan Otorita IKN yang ditunggu-tunggu akan menjadi penentu nasib Desa Lung Anai dan Kelurahan Tama Pole dalam peta baru Indonesia.
(Adv/Diskominfo Kukar)
