Mediasiutama, Kutai Kartanegara – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan berbagai program prioritas untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap bencana pada tahun 2025.
Program ini bertujuan untuk memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penanggulangan bencana dapat terpenuhi. BPBD Kukar menitikberatkan tiga aspek utama dalam SPM kebencanaan, yaitu pelayanan informasi rawan bencana, kesiapsiagaan bencana, serta evakuasi dan penyelamatan.
“Kami terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, terutama di wilayah dengan riwayat bencana tinggi seperti Muara Kaman,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kukar, Setianto Nugraha Aji.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah sosialisasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat. BPBD Kukar juga secara rutin melakukan patroli kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama Manggala Agni, KPHP, Kepolisian, dan TNI. Patroli ini bertujuan untuk mendeteksi titik api lebih awal serta mengambil tindakan pencegahan sebelum kebakaran meluas.
Selain patroli, BPBD Kukar memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar. Rambu-rambu peringatan bencana seperti banjir, karhutla, dan tanah longsor juga terus dipasang untuk meningkatkan kewaspadaan warga.
BPBD Kukar juga memperkuat kapasitas relawan kebencanaan melalui berbagai pelatihan dan simulasi. Pelatihan ini mencakup teknik penanganan karhutla, penyelamatan banjir, serta respons cepat terhadap berbagai jenis bencana lainnya.
“Relawan adalah elemen penting dalam upaya mitigasi bencana. Kami ingin mereka memiliki keterampilan yang memadai agar bisa bertindak cepat saat terjadi bencana,” tambah Setianto.
Sebagai bentuk dukungan, BPBD Kukar menyalurkan bantuan peralatan kebencanaan seperti pompa pemadam karhutla, perahu karet, alat pemadaman kebakaran, dan lampu darurat. Salah satu desa di Buana Jaya juga telah menerima mobil pemadam slip-on melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi.
Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan mandiri, BPBD Kukar mendorong desa-desa untuk berpartisipasi dalam program Penguatan Kawasan Tangguh Bencana. Program ini meliputi penataan lingkungan, pengalokasian anggaran kebencanaan dalam dana desa, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah desa dan daerah.
“Kami mendorong desa untuk mengalokasikan minimal 10% dari anggaran desa untuk kebencanaan, baik untuk pencegahan maupun penanganan darurat,” jelasnya.
BPBD Kukar berkomitmen untuk merespons setiap kejadian bencana dengan cepat dan memastikan pemerintah hadir dalam setiap kondisi darurat.
“Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah di saat-saat kritis,” tutup Setianto.
Adv/Diskominfo Kukar
