Sebagian PSK yang terjaring beroperasi di sekitar IKN.(Ist)
Catatan Rizal Effendi
Mediasiutama.com, ADA isu hangat hari-hari ini terarah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Yaitusoal maraknya pekerja seks komersial (PSK) atau prostitusi dankelanjutan nasib IKN di masa depan di antaranya dengan adanyausul agar dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
Soal PSK sebenarnya sudah lama terjadi. Maklum di sana adaribuan pekerja. Otomatis tempat hiburan malam termasuk PSK-nya tumbuh subur. Hanya saja selama ini isunya tertutup dankalah seksi dibanding soal pembangunan IKN itu sendiri. Apalagi Presiden Jokowi waktu itu hampir setiap saat datang.
Belakangan ini IKN ramai disorot karena Presiden PrabowoSubianto belum pernah datang sejak dilantik 20 Oktober 2024. Baru Wapres yang pernah menengok satu kali. Maka muncullahbeberapa isu baru di antaranya soal maraknya prostitusi dan usulterbaru menjadikan IKN cukup sebagai ibu kota ProvinsiKaltim.
Saya kaget mendengar keterangan Kabid Trantibum Satpol PP PPU Rakhmadi yang dirilis media Kumparan belum lama ini. Dia bilang data by name di Satpol PP PPU per 10 Juli 2025 ada93 PSK yang masih aktif dan secara online menawarkan ataumenjajakan dirinya di sekitar IKN.
Dia sebutkan tarif sekali kencan dengan PSK itu Rp300 ribu per jam. “Kalau kami kalikan perputaran uang mencapaiRp27.900.000 per jam. Rata-rata mereka melayani 5 lelakihidung belang per malam. Jadi ada uang yang didapat Rp139,5 juta sehari semalam. Total sebulan mencapai Rp4,18 miliar. Seperti itu gambarannya dalam satu bulan,” kata Rakhmadi.
Menurut sumber lain, jumlah PSK yang beroperasi di sana jauhlebih besar. Mereka ada yang datang dari Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Jawa, dan Sulawesi. Tarifnya pun melonjak sampai Rp700 ribu sekali kencan. Jadi angka uangyang beredar jauh lebih besar lagi. Sejauh ini tidak terdengarsoal penanganan kesehatannya.
Pihak Otorita sendiri mengungkapkan mereka sudah mengambillangkah-langkah penanganan bersama Pemkab PPU. “Insyaallahsudah tidak ada lagi, sabung ayam juga nggak ada. Kita bersama aparat hukum sudah melakukan sterilisasi,” kata Kepala OtoritaIKN Basuki Hadimuljono di depan Komisi II DPR RI.
Mendengar adanya prostitusi di IKN, Ketua Majelis UlamaIndonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH CholilNafis sempat bereaksi. “Coba dicek kembali apa benar? Jangansampai IKN menjadi ibu kota neraka,” katanya bertanyasekaligus menyindir seperti diberitakan Amanah Ummat.Com.
Selain soal PSK, Kiai Nafis juga mengingatkan agar IKN janganmenjadi proyek mubazir. “Kalau toh belum menjadi ibu kotanegara, tetap harus dimaksimalkan pemanfaatannya. DalamIslam kita tidak boleh mubazir, menyia-nyiakan sesuatu yang kita punya,” tandasnya.
Seperti dijelaskan Plt Deputi Bidang Sarana dan PrasaranaOtorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, pembangunan IKN Tahap I sudah selesai. Untuk pemeliharaannya dibutuhkan dana atau biaya sekitar Rp200 sampai Rp300 miliar.
Tapi gedung kantor, istana, rumah jabatan menteri, rusun sertabandara yang sudah rampung itu belum dimanfaatkan maksimal. Satu-satunya kantor yang sudah terisi penuh adalah kantorOtorita IKN. Di situ ada seribu lebih ASN dan P3K. Sedangrencana pemindahan ASN dari berbagai kementerian dariJakarta terus saja tertunda-tunda.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), RoyValiant Salomo sebelumnya juga mengingatkan agar IKN segeradimanfaatkan. “Sudah mahal biaya pembangunan danpemeliharaannya, jika tidak dimanfaatkan buang-buanganggaran. Itu termasuk pemborosan atau penghamburan uangnegara,” katanya seperti ditulis inilah.com.
USUL PARTAI NASDEM
Pekan lalu ada usul mengagetkan dari Partai NasDem. Disampaikan secara khusus melalui acara jumpa pers oleh Wakil Ketua Umum Saan Mustopa. NasDem menawarkan beberapaalternatif untuk menghentikan polemik tentang status IKN.
NasDem mengajukan usul agar UU No 3 Tahun 2022 tentangIbu Kota Negara ditinjau kembali sekaligus mengusulkan lokasiIKN di Sepaku agar menjadi ibu kota Provinsi Kaltim. “JadiJakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hinggasemua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakanmutasi ASN benar-benar matang,” kata Saan.
Saan meminta agar Pemerintah mengeluarkan moratorium (penundaan) sementara pembangunan IKN di Sepaku, denganmempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas nasional.
“Pikiran Partai NasDem ini adalah pikiran paling moderat untukmenyelesaikan polemik yang selama ini muncul di publik, termasuk di elite bangsa,” kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, yang juga dari NasDem.
Dari sisi lain, Partai NasDem juga setuju untuk mengoptimalkanpemanfaatan infrastruktur IKN, Wapres Gibran RakabumingRaka berkantor di sana. Soalnya sudah Rp130 triliun duit APBN tersedot. “Nanti diikuti beberapa kementerian atau lembagaprioritas. Jadi biar di IKN ada aktivitas,” kata Saan.
Kubu Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati usulNasDem yang menunjukkan kekhawatiran terkait dengankelanjutan pembangunan IKN. Apalagi pembangunan IKN sudah menghabiskan anggaran yang cukup besar. Karena ituPAN mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto turuntangan. “Ini kebijakan besar, tentu diperlukan arahan langsungdari Prabowo,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay.
Partai Golkar menganggap sah-sah saja usulan yang disampaikan Partai NasDem. “Tapi Golkar akan mengkajiterlebih dahulu apa untung-ruginya jika pembangunan IKN distop dan dijadikan ibu kota Provinsi Kaltim,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir seperti diberitakanKompas.com.
Menurut Adies, proyek IKN merupakan bagian dari program Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang(RPJMN). Karena itu diperlukan adanya pembahasan kembalibersama-sama antara pemerintah dan DPR apabila adaperubahan rencana.
Gibran sendiri pernah menyatakan tidak berkeberatan berkantordi IKN. Menurut Basuki, Istana Wapres selesai akhir tahun 2025 ini. Jadi tahun depan 2026, Wapres sudah bisa berkantor di IKN.“Saya sebagai pembantu presiden siap berkantor di mana saja,” kata putra sulung mantan presiden Jokowi itu.
Presiden Prabowo sendiri sebelumnya pernah menyatakan, diaakan berkantor di IKN pada tahun 2028 atau 2029 setelah fasilitas kantor untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif rampungsemuanya. Saya dengar Otorita IKN sudah melelangpembangunan gedung DPR/MPR serta Mahkamah Agung(MA).
Informasi terbaru Presiden Prabowo memutuskan perayaan HUT ke-80 Kemerdekan RI berlangsung di Jakarta kembali. “Yainformasi terbaru yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus 2025 di Jakarta,” kata Kepala Komunikasi PresidenHasan Nasbi.
Hal ini tentu berbeda dengan perayaan HUT ke-79 RI tahun2024 lalu. Waktu itu Presiden Jokowi melakanakannya di IKN, meski di Jakarta juga ada dengan dihadiri Wakil Presiden KH Ma’aruf Amin.
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDIP setuju peringatan HUT ke-80 RI kembali di Jakarta. “IKN di Sepaku belum layak, baik lokasi maupun akses untuk menggelarperingatan hari kemerdekaan,” katanya.
Polemik tentang IKN saya jadi teringat pernyataan GubernurKaltim Isran Noor. Dia bilang orang yang tidak setuju IKNumurnya pendek. Bagi orang Kaltim, IKN tetap harga mati.(*)
