Mediasiutama, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian kawasan hutan melalui sinergi kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, dalam rapat koordinasi bersama Satuan Tugas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH) di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Senin (20/10/2025).
Sunggono menyebut, Kutai Kartanegara memiliki kawasan hutan yang luas dan menyimpan potensi besar, baik dari sisi ekologi maupun ekonomi. Namun, potensi tersebut juga diiringi berbagai persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama dan kerja kolaboratif lintas sektor.
“Ia menambahkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki wilayah hutan yang luas dengan potensi besar, baik dari sisi ekologi maupun ekonomi. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga menimbulkan tantangan berat yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sekitar hutan,” ujar Sunggono.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, terutama akibat aktivitas pembalakan liar, perambahan, hingga konflik pemanfaatan lahan yang tumpang tindih antara kawasan hutan dan permukiman masyarakat.
“Kondisi kawasan hutan di Kukar menghadapi berbagai tantangan, seperti pembalakan liar, perambahan, serta konflik pemanfaatan lahan yang tumpang tindih,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut tidak hanya mengancam ekosistem dan keseimbangan lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap potensi ekonomi daerah yang seharusnya dapat dikelola secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya memperkuat koordinasi dengan Satgas PKH agar langkah pengamanan dan penataan hutan berjalan lebih efektif.
Sunggono menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi permasalahan kehutanan di Kukar. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
“Upaya menjaga hutan bukan hanya tanggung jawab satu instansi. Ini adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kesadaran dan keterlibatan semua pihak,” ungkapnya dengan tegas.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah, katanya, akan terus mendorong agar warga sekitar hutan mendapat akses terhadap program-program ekonomi produktif yang ramah lingkungan, seperti pertanian berkelanjutan, pengelolaan hasil hutan non-kayu, serta wisata alam.
“Ketika masyarakat merasakan manfaat ekonomi dari menjaga hutan, mereka akan menjadi pelindung pertama kawasan tersebut,” imbuhnya.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Kukar berharap dapat menciptakan pola pengelolaan hutan yang tidak hanya menekan praktik ilegal, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan daerah.
Rapat koordinasi bersama Satgas PKH tersebut menjadi langkah awal dari serangkaian upaya Pemkab Kukar untuk memperkuat pengawasan hutan, memperjelas batas kawasan, dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan demi masa depan generasi mendatang.
Adv/DLHK kukar
