Bupati Kutim

Mediasiutama.com, KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memutuskan untuk membagi proyek pembangunan berskema multiyears (MY) menjadi dua tahap selama periode 2025–2029, sebagai upaya menjaga keseimbangan anggaran sekaligus memastikan program pembangunan lain tetap berjalan lancar tanpa terganggu oleh beban keuangan yang berlebihan.
Keputusan strategis ini, menurut Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan hasil kalkulasi matang terkait kemampuan pendapatan daerah dan prioritas pembangunan yang harus diselaraskan.
“Program MY ini memang kami desain dua tahun. Pendapatan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan lain,” ujar Ardiansyah, menegaskan bahwa skema ini sudah dikaji sejak awal agar pelaksanaan proyek lebih terukur.
Ia menambahkan, tahap pertama multiyears dijadwalkan berlangsung pada 2026–2027, sedangkan tahap kedua akan dilaksanakan pada 2028–2029, sehingga seluruh proyek dapat diselesaikan tanpa membebani anggaran dalam satu periode panjang sekaligus.
“Kalau tiga tahun sekaligus, anggarannya menumpuk dan bisa mengganggu program yang lain. Insyaallah skema dua tahap ini lebih aman dan terukur,” jelasnya, menekankan bahwa pembagian tahap merupakan strategi untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
Menyinggung soal pelaksana konstruksi, Ardiansyah menegaskan bahwa penentuan kontraktor sepenuhnya menjadi kewenangan bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), namun Pemkab tetap mengawal agar kontraktor yang terpilih benar-benar profesional dan bertanggung jawab.
“Kontraktornya nanti urusan PBJ. Kita hanya berharap yang bekerja nanti memang bertanggung jawab,” tegasnya, sekaligus menekankan pentingnya kualitas pengerjaan untuk menghindari kesalahan seperti proyek sebelumnya.
Bupati menilai, pengelolaan proyek MY yang lebih terstruktur akan memastikan pembangunan tetap berjalan efektif, kualitas pekerjaan terjaga, dan stabilitas keuangan daerah tetap sehat, sehingga program pembangunan lainnya tidak terhambat.
Strategi ini sekaligus menjadi bukti komitmen Pemkab Kutim dalam menjaga ritme pembangunan yang konsisten, berkelanjutan, dan sesuai kemampuan fiskal, tanpa mengorbankan kualitas hasil maupun kepentingan masyarakat.
Dengan pendekatan ini, Pemkab berharap setiap proyek multiyears dapat menghasilkan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah, sekaligus menjadi acuan pengelolaan anggaran yang lebih bijak dan transparan untuk periode lima tahun ke depan.(Adv/Diskominfo Staper Kutim)

