Mediasiutama.com, SANGASANGA – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sangasanga dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 menyoroti kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan signifikan. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Graha Nusantara, samping Kantor Camat Sangasanga, Selasa (10/2/2026), dihadiri unsur pemerintah kecamatan, kelurahan, perangkat daerah, serta perwakilan DPRD.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan pembangunan disampaikan, mulai dari keterbatasan anggaran kelurahan hingga kebutuhan infrastruktur yang belum terpenuhi. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah penurunan alokasi anggaran operasional kelurahan yang dinilai sangat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Perwakilan pemerintah kecamatan menyampaikan bahwa sebelumnya kelurahan menerima anggaran sekitar Rp800 juta hingga Rp900 juta per tahun. Namun pada tahun anggaran 2026, jumlah tersebut turun menjadi sekitar Rp50 juta per kelurahan. Kondisi ini dinilai sangat berat karena anggaran tersebut hanya cukup untuk operasional dasar, sementara program pemberdayaan masyarakat harus dihapus.
“Biasanya kami memiliki anggaran ratusan juta untuk kegiatan pemberdayaan, pelatihan, dan program masyarakat lainnya. Tahun ini hanya tersisa Rp50 juta untuk operasional, sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan,” ungkap salah satu perwakilan kelurahan dalam forum tersebut.
Selain itu, sejumlah usulan infrastruktur juga terpaksa dipangkas. Pembangunan drainase yang sebelumnya direncanakan hingga dua kilometer, misalnya, hanya mampu terealisasi sekitar 200 meter akibat keterbatasan anggaran.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kutai Kartanegara, Rahmat Darmawan, menjelaskan bahwa penurunan anggaran tidak lepas dari kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan. Ia menyebutkan, APBD Kukar yang pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp14,3 triliun, turun menjadi sekitar Rp7,1 triliun pada tahun 2025.
“Artinya terjadi penurunan hampir 50 persen. Kondisi ini berdampak pada banyak sektor, termasuk kegiatan wajib seperti musrenbang yang anggarannya pun terbatas,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya berupaya mengalokasikan anggaran melalui pokok-pokok pikiran DPRD untuk beberapa kebutuhan prioritas. Di antaranya bantuan kegiatan masyarakat, dukungan bagi pelaku UMKM, pengadaan sarana pemadam kebakaran di setiap kelurahan, serta dukungan kegiatan keagamaan dan kesenian.
Selain itu, pemerintah daerah juga berencana mengoptimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai ikon baru Kecamatan Sangasanga. Dinas Pariwisata didorong untuk mengalokasikan anggaran agar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik yang aktif, termasuk dengan menggelar berbagai kegiatan setiap akhir pekan.
Untuk sektor infrastruktur, rehabilitasi jalur dua serta penanganan titik-titik banjir juga masuk dalam rencana prioritas. Namun, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Musrenbang ini diharapkan menjadi forum sinkronisasi antara usulan masyarakat, kecamatan, dan perangkat daerah, sehingga program pembangunan yang terbatas tetap dapat diarahkan pada kebutuhan paling mendesak. Pemerintah daerah juga diminta lebih mengedepankan perencanaan berbasis data agar alokasi anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
(Yuliana W)
