Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur
Mediasiutama.com, KUTAI TIMUR — Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat langkah strategis dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, sebagai upaya membangun kesadaran publik agar lebih bijak menggunakan media sosial dan mampu menyaring derasnya arus informasi yang tidak selalu sesuai fakta.
Upaya tersebut ditegaskan melalui berbagai program edukasi dan kerja sama lintas sektor yang digencarkan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur, seiring meningkatnya tantangan penyebaran hoaks di ruang digital yang dinilai dapat memengaruhi opini publik dan mengganggu ketertiban social.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur, Ronny Bonar, menyampaikan bahwa pendidikan literasi digital idealnya dimulai sejak usia dini, agar masyarakat memiliki fondasi kuat dalam memahami, memverifikasi, dan memanfaatkan informasi secara bertanggung jawab.
“Literasi digital itu harus dimulai sejak dini, tetapi kami juga menyadari bahwa kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian tidak bisa menjangkau semua lapisan masyarakat secara langsung,” ujar Ronny belum lama ini.
Ia menekankan bahwa keterbatasan kewenangan tidak boleh menjadi hambatan, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim mendorong terbangunnya kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai elemen masyarakat agar edukasi digital dapat menjangkau hingga tingkat akar rumput.
“Peran kami tidak bisa berdiri sendiri, oleh karena itu harus ada kolaborasi dengan pelaku UMKM, koperasi, hingga organisasi kemasyarakatan yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan warga,” jelas Ronny.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar program literasi digital dari pemerintah pusat dapat terimplementasi secara kontekstual dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat Kutai Timur.
“Kami berharap ke depan ada sistem kolaborasi yang lebih matang, sehingga semua program tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat saling menguatkan,” tambahnya dengan nada optimistis.
Ronny juga menyoroti peran penting media lokal dalam mendukung ekosistem informasi yang sehat, meskipun diakui dukungan langsung dari Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur masih memiliki keterbatasan dari sisi anggaran dan kewenangan.
Ia menyebutkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian tetap berupaya mendorong peningkatan kapasitas insan pers melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang berorientasi pada kualitas pemberitaan.
“Salah satunya melalui Uji Kompetensi Wartawan yang sudah beberapa kali kami fasilitasi bekerja sama dengan lembaga terkait, dan itu bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari komitmen kami meningkatkan kualitas informasi,” ujarnya.
Menurut Ronny, wartawan yang kompeten akan menghasilkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berkualitas dan terpercaya.
“Pers yang sehat akan memberikan kontribusi besar dalam melawan hoaks, karena masyarakat memiliki rujukan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Terkait maraknya hoaks di media sosial, Ronny menegaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim telah menyiapkan strategi khusus yang berfokus pada penguatan literasi digital sebagai benteng utama pencegahan penyebaran kabar bohong.
“Penanganan hoaks tidak cukup hanya dengan klarifikasi, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat agar mampu memilah informasi sejak awal,” terangnya.
Ia menjelaskan bahwa edukasi literasi digital dilakukan tidak hanya secara tatap muka, tetapi juga memanfaatkan kanal digital resmi milik Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, seperti Instagram, Facebook, serta forum video conference.
“Melalui kanal resmi tersebut, kami terus menyampaikan konten edukatif, klarifikasi informasi, serta pesan literasi digital yang bisa diakses masyarakat kapan saja,” kata Ronny.
Ronny mengakui tantangan terbesar yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian adalah cepatnya arus informasi bohong yang sering kali menyebar lebih dahulu sebelum klarifikasi resmi dapat diterima masyarakat.
“Karena itu literasi digital menjadi kunci, sebab masyarakat yang memiliki pengetahuan tidak akan mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan,” ujarnya.
Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim secara konsisten menyisipkan materi anti-hoaks dalam setiap pelatihan, seminar, serta bimbingan teknis yang melibatkan wartawan, pelajar, dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Di setiap kesempatan, kami selalu menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap hoaks dan mendorong sikap kritis dalam menerima setiap informasi,” tegas Ronny.
Melalui langkah yang dilakukan secara berkelanjutan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim berharap dapat membentuk masyarakat digital yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, sehingga ruang informasi di Kutai Timur tetap sehat dan mendukung proses pembangunan daerah secara berkesinambungan.(Adv/Diskominfo Staper Kutim)
