Mediasiutama.com Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan arah baru kebijakan sektor pariwisata yang lebih adaptif dan realistis di tengah keterbatasan fiskal. Melalui pendekatan berbasis prioritas, pemerintah kini memfokuskan upaya pada pemeliharaan aset yang sudah ada, penyelesaian proyek strategis, serta membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta guna menjaga keberlanjutan pengembangan destinasi wisata.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Kukar, M. Ridha Fatrianta, S.STP, M.Si, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan respons atas kondisi anggaran daerah yang saat ini belum memungkinkan untuk ekspansi besar-besaran. Pernyataan tersebut disampaikannya di Gedung B Kompleks Perkantoran Bupati Kukar, Tenggarong, Selasa (31/3/2026).
Menurut Ridha, sejumlah aset wisata unggulan seperti kawasan Pulau Kumala telah berada dalam pengelolaan Dinas Pariwisata sejak 2017. Namun, pengembangannya dilakukan secara bertahap dengan menitikberatkan pada penyelesaian infrastruktur yang telah dimulai sebelumnya. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah fasilitas waterpark yang hingga kini masih dalam proses penyelesaian.
“Dalam situasi saat ini, kami mengutamakan pemeliharaan, kebersihan, dan keamanan destinasi. Selain itu, proyek yang sudah berjalan harus segera dituntaskan agar bisa difungsikan dan memberi manfaat ekonomi,”ujarnya.
Tak hanya itu, beberapa fasilitas lain di Pulau Kumala, seperti taman burung dan resort, tengah menjalani proses kajian ulang. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan konsep pengembangan yang lebih relevan dengan tren wisata saat ini, termasuk opsi revitalisasi agar mampu menarik minat wisatawan secara berkelanjutan.
Di tengah keterbatasan APBD, Dispar Kukar juga mendorong keterlibatan investor dan sektor swasta dalam pengembangan pariwisata. Skema kerja sama parsial dinilai menjadi solusi strategis untuk mempercepat pertumbuhan destinasi tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
Ridha menekankan bahwa kemajuan sektor pariwisata tidak bisa hanya bergantung pada peran pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat dan pelaku industri menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang dinamis. Ia mencontohkan tren positif pengelolaan destinasi berbasis komunitas yang kini mulai berkembang di berbagai wilayah Kukar.
“Beberapa destinasi yang dikelola masyarakat justru menunjukkan pertumbuhan signifikan. Ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan komunitas mampu memberikan kontribusi nyata,” jelasnya.
Selain penguatan destinasi alam dan rekreasi, pemerintah juga mulai mengarahkan perhatian pada pengembangan wisata edukasi dan budaya. Fasilitas seperti planetarium dan kawasan edukatif lainnya dinilai memiliki potensi besar, terutama dalam mendukung implementasi kurikulum muatan lokal budaya Kutai di lingkungan pendidikan.
Lebih lanjut, Ridha menyoroti pentingnya aspek aksesibilitas sebagai fondasi utama pengembangan pariwisata ke depan. Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) disebut akan membawa perubahan signifikan terhadap pola kunjungan wisata, khususnya ke wilayah pesisir seperti Samboja yang berpotensi menjadi pintu gerbang wisata baru.
“Peningkatan infrastruktur jalan dan konektivitas antarwilayah akan menjadi faktor penentu dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata Kukar,” tegasnya.
Dengan strategi yang lebih kolaboratif dan berbasis efisiensi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap sektor pariwisata tetap tumbuh secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diyakini mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas sekaligus memperkuat identitas daerah sebagai destinasi wisata unggulan di Kalimantan Timur.
(Yuliana w)
