Mediasiutama.com, Balikpapan – Program bantuan pendidikan Gratispol yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menunjukkan dampak signifikan terhadap keberlangsungan pendidikan tinggi di daerah. Di Universitas Mulia, ribuan mahasiswa kini memiliki peluang lebih besar untuk menyelesaikan studi tanpa dihantui persoalan biaya kuliah.
Program tersebut tidak hanya dipandang sebagai bantuan finansial semata, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menekan angka mahasiswa yang terancam putus kuliah akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Dalam beberapa tahun terakhir, persoalan tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi salah satu penyebab utama mahasiswa memilih cuti hingga akhirnya berhenti kuliah.
Ketua Satgas Gratispol Universitas Mulia, Sumardi, mengatakan keberadaan program ini memberi harapan baru bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi, khususnya mereka yang sebelumnya kesulitan mempertahankan status akademik.
“Program ini sangat membantu mahasiswa untuk tetap melanjutkan studi. Sebelumnya cukup banyak mahasiswa yang terkendala biaya hingga akhirnya tidak aktif kuliah,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (13/5/2026).
Pada tahun akademik 2025, Universitas Mulia mengusulkan sekitar 1.500 mahasiswa sebagai penerima bantuan Gratispol. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding kuota sebelumnya yang berada di kisaran 1.200 mahasiswa. Kenaikan jumlah penerima dinilai mencerminkan tingginya kebutuhan bantuan pendidikan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil.
Program Gratispol sendiri menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon penerima bantuan.
Mahasiswa diwajibkan berdomisili di Kalimantan Timur minimal tiga tahun dan memenuhi batas usia yang telah ditentukan. Untuk jenjang sarjana, usia maksimal penerima bantuan yakni 25 tahun, sedangkan mahasiswa program magister dan doktor umumnya dibatasi hingga usia 35 tahun.
Namun demikian, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada tenaga pendidik. Guru dan dosen yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 maupun S3 memperoleh relaksasi batas usia hingga 40 sampai 45 tahun sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan.
Besaran bantuan yang diterima mahasiswa disesuaikan dengan nominal UKT masing-masing program studi. Untuk program studi umum, bantuan rata-rata mencapai Rp5 juta per semester. Sementara mahasiswa farmasi memperoleh bantuan sekitar Rp7,5 juta per semester.
Nominal lebih besar diberikan kepada mahasiswa kedokteran yang menerima bantuan hingga Rp15 juta per semester. Bahkan untuk pendidikan dokter spesialis, bantuan yang disalurkan dapat mencapai Rp20 juta setiap semester.
“Bantuan diberikan hingga delapan semester atau sampai mahasiswa menyelesaikan masa studi normal,” jelas Sumardi.
Meski pelaksanaannya dinilai semakin tertata, pihak kampus masih menghadapi tantangan administratif. Salah satu kendala utama ialah masih adanya mahasiswa yang belum melengkapi data pada sistem pendaftaran daring Gratispol. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pencairan bantuan karena seluruh proses harus dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan.
Untuk mengantisipasi hal itu, pihak kampus terus melakukan pendampingan intensif kepada mahasiswa penerima bantuan. Selain memastikan kelengkapan administrasi, pendampingan juga dilakukan agar mahasiswa tetap aktif mengikuti perkuliahan serta segera melapor apabila menghadapi kendala akademik maupun finansial.
Menurut Sumardi, sistem penganggaran dan tata kelola Gratispol kini jauh lebih baik dibanding masa awal pelaksanaan program. Pemerintah daerah juga disebut telah menyiapkan alokasi anggaran lanjutan guna menjaga keberlangsungan bantuan pendidikan tersebut pada tahun-tahun mendatang.
Di tengah meningkatnya biaya pendidikan tinggi, Gratispol dinilai menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan dan menjaga keberlanjutan generasi muda Kalimantan Timur agar tetap mampu menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
(Yuliana w)
