Mediasiutama.com, Tenggarong – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan kembali ditegaskan melalui kunjungan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, ke Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Jumat (3/7/2026). Kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi agenda silaturahmi dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP), tetapi juga menjadi momentum untuk melihat secara langsung kondisi riil lapas yang kini menghadapi persoalan overkapasitas serta proyek pembangunan gedung baru yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun.
Dalam kunjungan tersebut, Rudy didampingi istrinya, Syarifah Mas’ud, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Timur, serta jajaran terkait. Rombongan meninjau berbagai fasilitas pembinaan, berdialog dengan petugas, hingga melihat langsung bangunan baru yang telah mangkrak selama kurang lebih enam tahun dan belum dapat dimanfaatkan untuk menampung warga binaan.
Di hadapan jajaran pemerintah dan petugas lapas, Rudy menyoroti kondisi hunian yang dinilai sudah jauh melampaui kapasitas ideal. Ia menyebut persoalan tersebut bukan lagi sekadar tantangan administratif, melainkan telah menyentuh aspek hak asasi manusia, kesehatan, dan kualitas pembinaan warga binaan.
“Lapas ini seharusnya hanya menampung sekitar 135 orang, namun kenyataannya dihuni lebih dari 340 bahkan mencapai 350 warga binaan. Kondisi ruangan menjadi sangat padat dan pengap sehingga perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Kepadatan penghuni tersebut, lanjut Rudy, berdampak pada terbatasnya ruang gerak warga binaan dalam mengikuti program pembinaan maupun aktivitas sehari-hari. Situasi tersebut juga memaksa sebagian warga binaan perempuan asal berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan laki-laki maupun rumah tahanan lain karena keterbatasan daya tampung.
Menurutnya, penyelesaian gedung baru akan menjadi solusi strategis dalam mengakhiri persoalan tersebut. Dengan fasilitas yang lebih representatif, seluruh warga binaan perempuan dari berbagai daerah di Kalimantan Timur diharapkan dapat dipusatkan di Tenggarong sehingga proses pembinaan berlangsung lebih efektif, aman, dan sesuai standar pemasyarakatan.
“Kami berharap ke depan seluruh lapas perempuan di Kalimantan Timur dapat dipusatkan di Tenggarong sehingga saudara-saudara kita yang sedang menjalani masa pembinaan mendapatkan fasilitas yang lebih layak dan manusiawi,” katanya.
Rudy menegaskan bahwa pemerintah memandang pembangunan lapas bukan sekadar proyek infrastruktur. Baginya, penyediaan tempat pembinaan yang layak merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga binaan selama menjalani proses pembinaan.
“Nilai kemanusiaan jauh lebih penting dibandingkan besaran anggaran yang harus dikeluarkan. Kita wajib membantu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi ujian dan menjalani masa pembinaan agar mereka mendapatkan tempat yang lebih layak,” tegasnya.
Untuk menuntaskan pembangunan gedung tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp28 miliar. Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan sekitar Rp8 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp20 miliar yang harus dipenuhi agar pembangunan dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Menanggapi kebutuhan tersebut, Rudy memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mengupayakan dukungan pendanaan melalui mekanisme penganggaran daerah. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa proses tersebut harus mengikuti tahapan perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Kami akan mengupayakan agar pembangunan ini bisa segera dilanjutkan. Jika memungkinkan melalui pergeseran anggaran akan kami dorong, namun kemungkinan besar akan diupayakan melalui anggaran tahun depan setelah masuk dalam perencanaan pembangunan provinsi,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap percepatan penyelesaian pembangunan gedung baru Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong dapat segera terealisasi. Selain mengatasi persoalan overkapasitas, keberadaan fasilitas baru diyakini akan meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan kesehatan, keamanan, hingga program pemberdayaan bagi warga binaan perempuan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pembinaan sebagai bekal bagi warga binaan untuk kembali berperan positif di tengah masyarakat.
(Yuliana).
