Bupati Kutim
Mediasiutama.com, KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menapaki tahapan baru penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2026 dengan penuh keyakinan, setelah penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara bersama DPRD Kutim yang menargetkan pendapatan daerah mencapai Rp5,73 triliun.
Optimisme tersebut mengemuka usai rapat paripurna DPRD Kutim yang digelar pada Jumat (21/11/2025), sebagai penanda komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong percepatan pembangunan daerah yang lebih terencana dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyampaikan bahwa kebijakan anggaran tahun 2026 disusun dengan orientasi kuat pada kebutuhan riil warga, dengan porsi belanja yang lebih banyak diarahkan pada sektor pembangunan fisik dan nonfisik.
“Prioritas kita jelas, pembangunan menjadi fokus utama, dan sekitar 60 persen dari total anggaran akan diarahkan ke sektor tersebut,” ujar Ardiansyah saat menyampaikan pandangan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa dari target pendapatan Rp5,73 triliun tersebut, struktur penerimaan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp5,21 triliun, disusul Pendapatan Asli Daerah sekitar Rp435 miliar, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp91,9 miliar.
Menurut Ardiansyah, komposisi itu menunjukkan bahwa Kutai Timur masih memiliki potensi besar untuk memperkuat PAD melalui optimalisasi sektor ekonomi lokal, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis kinerja.
“Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang, bagaimana ke depan kita terus memperbesar kontribusi PAD agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat,” kata Ardiansyah dalam penjelasannya.
Sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan, Pemkab Kutim juga menetapkan Kegiatan Tahun Jamak atau Multi Years Contract untuk periode 2026–2027 dengan total anggaran mencapai Rp1,08 triliun yang akan difokuskan pada proyek-proyek strategis.
Ia menerangkan bahwa program tahun jamak tersebut mencakup pembangunan infrastruktur skala besar, peningkatan layanan publik, serta fasilitas penunjang ekonomi masyarakat yang dinilai mampu memberikan efek ganda bagi pertumbuhan daerah.
“Program ini kami rancang agar manfaatnya terasa jangka panjang, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan Kutim ke depan,” ucap Ardiansyah.
Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga menaruh perhatian serius pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan di berbagai subsektor, penguatan pendidikan, serta perlindungan bagi kelompok pekerja rentan.
Ardiansyah menegaskan bahwa dukungan terhadap UMKM lokal tetap menjadi bagian penting dari kebijakan anggaran 2026, mengingat sektor tersebut memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi daerah.
“Kami ingin seluruh program yang dirancang benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya tercatat di atas kertas,” tuturnya.
Ia juga mengakui bahwa pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kutai Timur masih menjadi pekerjaan rumah yang terus diupayakan secara bertahap dan terukur, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Pembangunan memang belum sepenuhnya merata, dan itu kami akui secara jujur, namun pemerintah terus bergerak dengan perencanaan yang jelas,” jelas Ardiansyah.
Rapat paripurna yang dihadiri 27 anggota DPRD Kutim tersebut menjadi fondasi awal bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 yang lebih komprehensif dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap, melalui kebijakan anggaran yang terstruktur dan terarah ini, percepatan pembangunan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.
“Masyarakat Kutim harus menjadi pihak yang paling merasakan hasil pembangunan, karena di situlah tujuan utama dari setiap kebijakan anggaran yang kami susun,” pungkas Ardiansyah.(Adv/Diskominfo Staper Kutim)
