April 8, 2026

Mediasiutama.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 124 pejabat yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, serta Jabatan Fungsional. Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Jalan Mulawarman, Tenggarong, Jumat (6/2/2026), dipimpin langsung oleh Bupati Kukar dan dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, serta tamu undangan.

Pelantikan kali ini menandai penerapan sistem manajemen talenta dalam penataan birokrasi di lingkungan Pemkab Kukar. Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Dr. H. Sunggono, M.M., menegaskan bahwa proses penempatan pejabat telah melalui mekanisme yang terukur dan terkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurutnya, pendekatan manajemen talenta menjadi fondasi penting dalam memastikan pejabat yang dilantik benar-benar sesuai dengan kompetensi, rekam jejak kinerja, serta kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan sistem tersebut, rotasi dan promosi jabatan tidak lagi sekadar formalitas administratif, melainkan berbasis pada penilaian objektif dan terstruktur.

“Seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses sesuai ketentuan dan kaidah yang berlaku. Penempatan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi,” ujarnya.

Sunggono menekankan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan langkah strategis untuk mempercepat capaian program pembangunan. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjawab target dan arahan kepala daerah, khususnya dalam mengakselerasi program prioritas.

Setidaknya terdapat 11 poin penekanan yang harus menjadi perhatian para pejabat, di antaranya penguasaan data, pemahaman tugas pokok dan fungsi, serta kemampuan menyinergikan program pusat dan daerah. Hal ini dinilai penting agar target pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Seluruh kepala OPD harus mampu memastikan peningkatan pendapatan asli daerah, percepatan program strategis, serta sinkronisasi program nasional dan daerah,” jelasnya.

Untuk menjaga konsistensi kinerja, Pemkab Kukar akan melakukan evaluasi secara berkala, baik triwulanan maupun semesteran. Pejabat yang tidak mampu mencapai target kinerja berpotensi mengalami demosi atau mutasi jabatan sesuai hasil evaluasi.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kinerja berbasis target, pada awal pekan mendatang akan dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Bupati dengan seluruh kepala OPD. Perjanjian tersebut selanjutnya diturunkan kepada pejabat di bawahnya sebagai instrumen pengendalian kinerja.

Di sisi lain, Sekda juga menyoroti realisasi anggaran yang pada awal tahun masih tergolong rendah karena baru memasuki bulan Januari. Meski demikian, Pemkab Kukar optimistis mampu mencapai tingkat serapan anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya.

Ia mengungkapkan, pada 2024 serapan anggaran Kukar mencapai 92,5 persen, sementara pada 2020 berada di angka 85,9 persen. Dengan disiplin pelaksanaan Rencana Anggaran Kas (RAK) serta proses pengadaan yang sesuai ketentuan, capaian serapan anggaran diyakini dapat kembali tinggi.

Secara ideal, target serapan anggaran pada caturwulan pertama minimal 5 persen, sementara pada semester pertama berkisar antara 45 hingga 47 persen. Realisasi biasanya meningkat signifikan pada semester kedua seiring percepatan kegiatan dan pembayaran kepada pihak ketiga.

Terkait kewajiban kepada rekanan, Sunggono menyampaikan bahwa Inspektorat saat ini masih melakukan review dokumen kegiatan yang belum dinyatakan selesai. Nilai sementara hasil review mencapai sekitar Rp829 miliar, meski belum final karena masih ada dokumen yang belum lengkap.

“Proses review dan penetapan cut off menjadi syarat penting sebelum pengakuan utang dan pencairan anggaran dapat dilakukan. Kami targetkan seluruh proses ini rampung paling lambat Maret mendatang,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Pemkab Kukar berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban secara akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan, sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi hasil.

(Yuliana W)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *