Mediasiutama.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dengan menandatangani akad kredit senilai Rp820 miliar bersama PT BPD Bankaltim Kaltara. Kesepakatan pembiayaan tersebut dilakukan di Kantor Bankaltimtara Cabang Tenggarong, Jumat (13/3/2026), sebagai upaya mempercepat penyelesaian kewajiban pembayaran kepada para kontraktor dan pihak ketiga yang telah menyelesaikan berbagai proyek pembangunan di wilayah Kutai Kartanegara.
Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa kebijakan pinjaman daerah ini merupakan langkah taktis untuk memastikan arus kas pemerintah tetap terjaga sekaligus menjamin kelancaran pembayaran kepada rekanan. Menurutnya, keberlanjutan pembangunan daerah sangat bergantung pada kepercayaan antara pemerintah dan mitra kerja, termasuk kontraktor yang selama ini berperan dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa proses akad kredit tersebut merupakan hasil koordinasi intensif yang melibatkan berbagai unsur di lingkungan pemerintah daerah. Mulai dari Sekretaris Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), bagian hukum, hingga dukungan legislatif dari DPRD Kutai Kartanegara. Kolaborasi lintas institusi ini dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur administrasi dan regulasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Setelah dana masuk ke kas daerah, pembayaran kepada rekanan akan segera diproses melalui mekanisme administrasi keuangan, mulai dari penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),” ujar Aulia.
Pemkab Kukar menargetkan proses pencairan dana serta pembayaran kepada para kontraktor dapat dilakukan sebelum libur Idul Fitri. Target tersebut dipasang agar perusahaan rekanan maupun para pekerja proyek dapat segera menerima hak mereka, sehingga aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan proyek pembangunan tetap berjalan tanpa hambatan menjelang Hari Raya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga memastikan bahwa kewajiban terhadap aparatur sipil negara tetap menjadi prioritas. Saat ini Pemkab Kukar telah mulai menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai bagian dari komitmen menjaga kesejahteraan pegawai.
Lebih lanjut Aulia memaparkan bahwa sumber pembiayaan untuk menutup kewajiban tersebut berasal dari dana kurang salur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hingga tahun 2025 tercatat mencapai sekitar Rp3 triliun. Sementara itu, dana lebih salur berada di kisaran Rp600 miliar. Dengan perhitungan tersebut, masih terdapat potensi sekitar Rp2,4 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
“Pinjaman yang diajukan sebesar Rp820 miliar telah disesuaikan dengan hasil audit Inspektorat serta kebutuhan riil pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT BPD Bankaltim Kaltara Muhammad Yamin menegaskan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada Pemkab Kukar menggunakan skema khusus yang berbeda dari kredit komersial pada umumnya. Hal ini dimungkinkan karena pemerintah daerah juga merupakan salah satu pemilik bank pembangunan daerah tersebut.
Menurutnya, setelah proses legalisasi administrasi selesai, dana pinjaman dapat segera direalisasikan. Ia juga menyebut sistem administrasi berbasis aplikasi yang dimiliki bank akan membantu mempercepat proses pencairan dokumen pembayaran yang diajukan oleh pemerintah daerah.
“Informasinya terdapat sekitar 2.000 SP2D yang akan diproses. Dengan sistem aplikasi yang ada, sekitar 1.500 SP2D dapat diselesaikan dalam satu hari, sehingga dalam dua hari seluruh proses diperkirakan sudah rampung sebelum libur Lebaran,”pungkasnya.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian kewajiban pemerintah kepada rekanan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dengan pembayaran proyek yang segera terealisasi, roda perekonomian lokal diyakini akan tetap bergerak, terutama menjelang momentum Hari Raya Idul Fitri yang biasanya meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
(Yuliana w)
