Mediasiutama.com, Samarinda – Program pendidikan gratis melalui skema Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendapat perhatian publik. Di satu sisi, kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah progresif untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai kemampuan keuangan daerah dalam menopang program tersebut secara berkelanjutan.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas’ud, menilai pelaksanaan Gratispol perlu disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami tekanan cukup besar.
Menurutnya, prioritas utama program semestinya diarahkan pada sektor pendidikan yang memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yakni SMA dan SMK, termasuk sekolah negeri maupun swasta.
Ia menjelaskan bahwa dukungan terhadap pendidikan gratis tetap penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Namun kebijakan tersebut harus dirancang dengan memperhatikan keberlanjutan anggaran agar tidak membebani APBD dalam jangka panjang.
“Untuk SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, itu memang tanggung jawab provinsi. Sedangkan untuk S1 sampai S3 sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujar Syahariah, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, gagasan menghadirkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi tetap layak diapresiasi karena menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Ia juga mengakui langkah Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mencerminkan komitmen besar dalam mendorong pemerataan pendidikan.
Meski demikian, Syahariah mengingatkan bahwa kemampuan fiskal daerah saat ini tidak lagi berada pada posisi ideal seperti proyeksi awal. Ia menyebut kapasitas APBD Kaltim yang sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar Rp24 triliun kini berada di kisaran Rp12 triliun akibat berbagai penyesuaian fiskal.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bersama, terutama terhadap program-program dengan kebutuhan anggaran besar. Sebab menurutnya, keberhasilan program pendidikan gratis tidak hanya diukur dari luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga keberlangsungan program tersebut di masa depan.
Berdasarkan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 dan laporan Triwulan I 2026, realisasi bantuan beasiswa pendidikan di Kalimantan Timur tercatat mencapai Rp288,5 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 63.603 mahasiswa.
Sementara pada 2026, Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan sekitar 158.981 mahasiswa memperoleh manfaat program bantuan pendidikan tinggi dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp813,5 miliar.
Selain pendidikan tinggi, program Gratispol juga diwujudkan melalui pembagian seragam gratis bagi 65.004 siswa baru SMA, SMK, dan SLB di 447 sekolah pada tahun ajaran 2025/2026. Pemprov Kaltim juga telah menjalin kerja sama dengan 53 perguruan tinggi negeri dan swasta terkait mekanisme pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) langsung ke kampus.
Meski capaian program dinilai cukup luas, Syahariah menekankan pentingnya skema bantuan yang lebih selektif dan tepat sasaran. Ia mengusulkan agar bantuan pendidikan tinggi diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu, sementara kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi memadai diharapkan dapat membiayai pendidikan secara mandiri terlebih dahulu.
“Kalau program S1, S2, dan S3 tetap berjalan, mungkin porsinya bisa dikurangi. Masyarakat yang mampu sebaiknya membiayai sendiri terlebih dahulu,” katanya.
Ia juga menanggapi kritik sebagian mahasiswa terhadap pelaksanaan Gratispol. Menurutnya, evaluasi terhadap program merupakan hal wajar dalam proses pembangunan kebijakan publik. Namun ia berharap kritik disampaikan secara konstruktif agar pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama mencari solusi terbaik.
“Kalau memang ada kekurangan, mari disampaikan dengan baik. Pemerintah juga sudah berupaya semaksimal mungkin,” tutupnya.
Di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis, perdebatan mengenai Gratispol kini bukan lagi sekadar soal pendidikan gratis, melainkan tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara keberpihakan sosial dan ketahanan keuangan daerah agar program strategis tetap dapat bertahan dalam jangka panjang.
(Yuliana w)
