Mediasiutama.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan kunjungan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada akhir Februari 2023. Kabar ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
“Minggu depan,” ujar Basuki saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), dikutip detikfinance, Kamis (16/2/2023).
Adapun keberangkatan Jokowi ke IKN akan dilakukan pada 22 s.d 24 Februari 2023. Sementara itu, Basuki akan berangkat lebih dulu ke IKN pada tanggal 21 Februari 2023.
“(Jokowi berangkat) 22 s.d 23 (Februari), saya tanggal 21-nya ke sana,” lanjutnya.
Di sisi lain, saat ditanya menyangkut apakah akan ada investor IKN yang turut serta bersama Jokowi, Basuki mengaku belum mengetahui hal tersebut secara jelas. Perihal ini akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Koordinasi di Istana Negara pukul 12.30 siang ini.
“Saya belum tahu persis. Nanti kalau saya ngomong salah, kalau udah ada Rakor baru saya bisa ngomong,” ujar Basuki.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Basuki telah sempat menyampaikan perihal ini pada akhir Januari kemarin.
Ia memastikan, Jokowi akan mengajak para investor ke sana. Namun sebelum rencana tersebut benar-benar dieksekusi, Basuki mengatakan, dirinya akan meninjau kondisi IKN terlebih dahulu.
“Nanti saya tinjau dulu. Saya sudah lama nggak ke sana. Dulu idenya itu,” kata Basuki, saat ditemui di Karawang, Bekasi pada Senin (30/01/2023).
“Ya mungkin akhir Februari. Kalau sudah ada progres yang lebih baik dari yang pertama dulu, 2 bulan lalu, beliau (Jokowi) akan ke sana,” tambahnya.
Namun ia belum dapat memastikan dari negara mana saja investor yang akan turut serta bersama Jokowi. Yang pasti, pihaknya akan mengundang Malaysia dan negara-negara yang sudah menyatakan komitmen investasi dalam letter of intent (LOI).
“Mau diundang juga. Malaysia diundang juga. Yang sudah masukan, kan banyak yang sudah letter of intent (diundang),” ucapnya.
Kendati demikian, Presiden RI juga akan bertandang dan membuka acara Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). (*)