Mediasiutama,TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya keras dalam memerangi stunting. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar mengajak kelurahan dan desa untuk lebih aktif dalam kegiatan Rembuk Stunting. Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa keterlibatan desa dan kelurahan sangat krusial dalam upaya pencegahan stunting, yang menjadi salah satu agenda utama pemerintah daerah.
Arianto menjelaskan bahwa meskipun Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sudah ada di tingkat kabupaten dan kecamatan, peran serta desa dan kelurahan tidak boleh diabaikan. Kegiatan Rembuk Stunting yang diadakan oleh Pemkab Kukar diharapkan dapat memperkuat peran serta masyarakat di tingkat yang lebih lokal.
“Kami siap mendukung desa dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program yang efektif dalam mengatasi stunting,” ujar Arianto.
Sebagai Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar, Arianto juga menyebutkan bahwa pemerintah desa telah mendapatkan alokasi dana khusus untuk pencegahan stunting. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah termasuk anggaran untuk stunting, termasuk dana untuk Rembuk Stunting.
Pasca Rembuk Stunting tingkat kabupaten, Arianto menjamin bahwa DPMD akan mengawasi dan memastikan implementasi hasil diskusi sampai ke tingkat desa dan kelurahan. DP2KB telah menetapkan 48 lokus penurunan stunting di Kukar sebagai fokus utama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program terkait. DPMD Kukar akan memprioritaskan lokus-lokus tersebut dalam program kerjanya, termasuk pembangunan posyandu jika diperlukan.
“Penanganan stunting adalah bagian dari program nasional yang juga mencakup penanggulangan kemiskinan ekstrem. Keterlibatan pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa sangatlah penting. Kami berharap pemerintah desa dapat memberikan perhatian lebih pada program penanganan stunting, dengan adanya alokasi anggaran yang sudah ditetapkan,” pungkas Arianto.
Adv/DPMD Kukar
