Mediasiutama.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menunjukkan capaian signifikan dalam upaya pemerataan akses digital melalui Program Gratispol. Hingga akhir 2025, sebanyak 802 dari total 841 desa di Kalimantan Timur telah terhubung dengan layanan internet, menyisakan 39 desa yang masih menjadi target penyelesaian pada tahun 2026.
Keberhasilan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkecil kesenjangan digital antarwilayah. Namun, di balik hampir tuntasnya pembangunan infrastruktur internet, pemerintah kini menghadapi tantangan yang dinilai lebih mendasar, yakni penyediaan listrik bagi puluhan desa yang hingga kini masih hidup dalam keterbatasan energi.
Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Mahakam Ulu telah memperoleh akses internet. Capaian serupa juga terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sementara itu, jaringan internet telah menjangkau 167 desa di Kutai Barat, 131 desa di Paser, 188 desa di Kutai Kartanegara, serta 136 dari 139 desa di Kutai Timur. Kabupaten Berau bahkan hanya menyisakan satu desa yang belum terhubung.
Meski demikian, pemerataan akses internet tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan listrik. Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa listrik merupakan prasyarat utama dalam pembangunan jaringan telekomunikasi di wilayah pedesaan.
“Internet tidak mungkin berjalan tanpa listrik. Karena itu penyediaan listrik dan internet harus dilakukan secara bersamaan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya.
Untuk menyelesaikan target konektivitas digital, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan yang difokuskan pada desa-desa yang masih belum terjangkau layanan internet.
Di sisi lain, persoalan elektrifikasi masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, mengungkapkan bahwa saat awal kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud, terdapat 110 desa yang belum menikmati akses listrik.
Melalui berbagai program listrik desa dan skema pra-PLN, pemerintah berhasil menurunkan angka tersebut secara bertahap. Sebanyak 38 desa telah memperoleh akses listrik, sehingga jumlah desa yang belum berlistrik kini tersisa 72 desa.
Menurut Bambang, tantangan terbesar bukan semata persoalan anggaran, melainkan kondisi geografis Kalimantan Timur yang kompleks. Sebagian besar desa yang belum berlistrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, serta sejumlah wilayah di Kabupaten Paser.
Banyak desa berada di daerah terpencil yang hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai atau medan berat. Bahkan, beberapa wilayah masih belum memiliki akses jalan yang memadai sehingga pembangunan jaringan listrik konvensional membutuhkan biaya yang sangat besar.
“Kondisi geografis menjadi tantangan utama. Ada desa yang terisolasi dan belum memiliki akses jalan sehingga jaringan PLN belum bisa masuk secara optimal,” jelasnya.
Keterbatasan kapasitas fiskal daerah akibat penurunan dana bagi hasil (DBH) juga sempat memperlambat percepatan program elektrifikasi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemprov Kaltim memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM guna memperoleh dukungan pendanaan dan intervensi program dari pemerintah pusat.
Hasilnya, sebanyak 27 desa tambahan dijadwalkan mendapatkan akses listrik melalui program listrik desa yang didanai pemerintah pusat pada tahun ini. Jika target tersebut terealisasi, jumlah desa yang belum berlistrik di Kalimantan Timur diproyeksikan turun menjadi sekitar 45 desa pada akhir 2026.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah terus mengembangkan solusi alternatif berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal dan bantuan pembangkit mandiri bagi masyarakat. Langkah ini dinilai menjadi solusi strategis untuk wilayah yang secara geografis belum memungkinkan dijangkau jaringan PLN.
Ke depan, keberhasilan pembangunan Kalimantan Timur tidak hanya diukur dari hadirnya internet hingga pelosok desa, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan listrik yang andal bagi seluruh masyarakat. Sebab, listrik dan internet merupakan dua fondasi utama yang menentukan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, hingga daya saing daerah di era digital.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, harapan mewujudkan seluruh desa di Kalimantan Timur terang dan terkoneksi bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan target pembangunan yang semakin mendekati kenyataan.
(Yuliana)
