Mediasiutama.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perorangan/Individu Tahun 2026. Program yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur ini tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan pelaku usaha mikro yang lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Tenggarong, Selasa (7/7/2026), dihadiri langsung Bupati Kutai Kartanegara dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes., Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si., Kepala Dinas Sosial Kukar Rinda Destianti, S.Sos., M.Si., jajaran pemerintah daerah, unsur kecamatan, lurah se-Kecamatan Tenggarong, serta 50 penerima manfaat program.
Dalam sambutannya, Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan bukan sekadar bentuk kepedulian pemerintah, melainkan investasi sosial untuk membangun fondasi ekonomi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi dari kemampuan para penerima mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
“Bantuan ini adalah awal dari proses pemberdayaan. Pemerintah ingin para pelaku UMKM mampu berkembang, meningkatkan kapasitas usahanya, dan pada akhirnya naik kelas sehingga mampu menjadi penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan lanjutan agar bantuan yang diberikan benar-benar memberi dampak nyata.
“Kami tidak ingin program ini berhenti pada penyaluran saja. Harus ada pendampingan, validasi data, dan pelatihan manajemen usaha supaya manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” kata Aulia.
Bupati menambahkan, bantuan berupa peralatan usaha maupun bahan baku diharapkan dapat menekan Harga Pokok Produksi (HPP), sehingga produk yang dihasilkan pelaku usaha menjadi lebih kompetitif di pasar.
“Kalau biaya produksi bisa ditekan, maka keuntungan akan lebih besar dan peluang memperluas pasar juga semakin terbuka,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak mengingatkan agar seluruh penerima memanfaatkan bantuan secara bertanggung jawab.
“Program UEP ini adalah instrumen pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat rentan sekaligus memperkuat sektor usaha mikro sebagai tulang punggung perekonomian daerah,” katanya.
Ia berharap bantuan yang diterima dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan usaha.
Laporan panitia yang disampaikan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Safrudin Saidah Pandah, menjelaskan bahwa pelaksanaan program telah melalui proses verifikasi sesuai instrumen pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran. Penentuan sasaran dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta potensi pengembangan usaha di wilayah penerima manfaat.
Selain penyerahan bantuan, peserta juga mengikuti bimbingan teknis mengenai penguatan kapasitas usaha. Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Nasrum, bersama Kepala Dinas Sosial Kukar Rinda Destianti. Pelatihan tersebut menitikberatkan pada tata kelola usaha, pengelolaan keuangan sederhana, hingga strategi mempertahankan keberlangsungan usaha mikro di tengah dinamika ekonomi.
Rinda Destianti menegaskan bahwa pendampingan menjadi bagian penting dari program ini.
“Kami ingin para penerima tidak hanya menerima alat atau bahan, tetapi juga memiliki pengetahuan untuk mengelola usaha dengan baik. Itu sebabnya bimbingan teknis menjadi bagian yang tidak terpisahkan,” katanya.
Program UEP Tahun 2026 menyasar 50 penerima manfaat yang tersebar di sejumlah kelurahan di Kecamatan Tenggarong, meliputi Loa Ipuh Darat, Kampung Baru, Loa Ipuh, Maluhu, Rapak Lambur, Timbau, Bukit Biru, Jahab, dan Melayu. Adapun jenis usaha yang didominasi penerima bantuan antara lain usaha sembako, warung makan, pembuatan kue dan gorengan, usaha minuman, hingga peternakan ayam.
Melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, program ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Harapan kami sederhana, bantuan ini bisa menjadi jalan bagi masyarakat untuk lebih mandiri dan sejahtera,” ujar Aulia.
Program tersebut juga diharapkan mampu melahirkan UMKM yang lebih inovatif, produktif, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
(Yuliana)
