filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo: ;confidence: ;motionLevel: 0;weatherinfo: null;temperature: 32;
Mediasiutama.com, Kutai Kartanegara – Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berlangsung di Pendopo Bupati, Jalan Mulawarman Nomor 31, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Jumat (6/2/2026).
Dalam sambutan Bupati Kukar Aulia Rahman Basrie menyampaikan Selain penataan birokrasi, pemerintah daerah juga menegaskan fokus pada mitigasi bencana dan pengendalian inflasi menjelang Ramadan.
Pemerintah daerah telah dua kali menggelar rapat koordinasi kebencanaan untuk memetakan potensi bencana di wilayah Kutai Kartanegara. Dalam koordinasi tersebut, dibentuk grup komunikasi antara para camat dengan Sekretaris Daerah selaku Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Kita tidak menunggu kondisi parah untuk bertindak. Ketika debit air di hulu mulai naik, laporan sudah masuk dan langkah mitigasi segera dilakukan,” ujar aulia
Sistem pelaporan harian dari para camat dinilai efektif dalam mencegah dampak bencana yang lebih besar. Beberapa kejadian di wilayah Tabang, Kembang Janggut, dan Dondang pun dapat ditangani dengan baik tanpa menimbulkan masalah serius.
Selain fokus pada kebencanaan, pemerintah daerah juga menyiapkan strategi pengendalian inflasi menjelang Ramadan. Tim pengendalian inflasi daerah Kukar bahkan disebut sebagai salah satu yang terbaik di Pulau Kalimantan.
“Kita terus memantau harga dan bekerja sama dengan Bank Indonesia. Masalah bahan pokok tidak hanya dari daerah, tapi juga dari produsen dan distribusi,” jelasnya.
Pemerintah mencontohkan, gangguan distribusi akibat gelombang laut tinggi dapat menyebabkan pasokan bawang dari luar daerah terhambat, sehingga harga meningkat.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah mendorong produksi bahan pokok secara mandiri melalui konsep Koperasi Merah Putih.
“Melalui konsep Koperasi Merah Putih dengan pendekatan new economic progressive, kita harapkan kebutuhan bahan pokok masyarakat bisa diproduksi di daerah sendiri,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga menegaskan komitmen dalam penanganan kasus kekerasan seksual melalui kerja sama lintas perangkat daerah dan rumah sakit.
“Setiap persoalan bukan tanggung jawab satu OPD saja, tetapi tanggung jawab bersama. Selama ini, penanganan kasus per kasus dapat ditangani dengan baik,” tutupnya.
Dengan langkah strategis tersebut, pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas wilayah, baik dari sisi kebencanaan, ekonomi, maupun pelayanan publik, demi kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.
(Yuliana W)
