Mediasiutama.com, TENGGARONG – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Unikarta Menggugat di Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (2/4), berlangsung dengan tensi tinggi. Demonstrasi yang awalnya berjalan sebagai penyampaian aspirasi berubah memanas ketika massa aksi melakukan pembakaran ban dan berupaya masuk ke dalam kantor untuk mencari keberadaan Bupati Kukar yang tidak menemui mereka.
Ketegangan mulai meningkat saat sejumlah mahasiswa mencoba bergerak menuju ruang kerja bupati. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas ketidakhadiran kepala daerah di tengah tuntutan yang dinilai mendesak. Namun, upaya tersebut dihadang oleh petugas pengamanan yang berjaga di lokasi, sehingga memicu aksi dorong-mendorong antara mahasiswa dan aparat.
Di luar gedung, massa aksi membakar ban sebagai simbol kekecewaan dan bentuk tekanan moral terhadap pemerintah daerah. Asap hitam yang membumbung di halaman kantor bupati menjadi gambaran kuat atas akumulasi keresahan mahasiswa terhadap berbagai persoalan daerah yang belum terselesaikan.
Koordinator Lapangan Aliansi Unikarta Menggugat dari BEM Unikarta, Ibnu Sayyaf Sabillilaq, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan puncak dari kekecewaan mahasiswa yang merasa aspirasi mereka selama ini tidak mendapatkan respons memadai dari pemerintah daerah.
“Kami cukup kecewa karena berkali-kali turun aksi tidak pernah menemui Bapak Bupati,” ujarnya di tengah kerumunan massa.
Ia menjelaskan, tuntutan utama yang dibawa mahasiswa berfokus pada perbaikan infrastruktur jalan yang hingga kini masih menjadi persoalan krusial, khususnya di wilayah hulu, hilir, dan desa-desa tertinggal di Kutai Kartanegara. Kondisi jalan yang rusak dan berlubang dinilai tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat.
“Banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena jalan-jalan berlubang, terutama di daerah hulu,” tambahnya.
Selain infrastruktur, mahasiswa juga menyoroti lemahnya perawatan terhadap fasilitas daerah yang telah dibangun. Menurut mereka, pembangunan yang tidak diiringi dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang baik akan berujung pada pemborosan anggaran dan menurunnya kualitas pelayanan publik.
“Kami menuntut agar fasilitas daerah tidak hanya dibangun, tetapi juga dirawat dan dikelola dengan baik,” tegas Ibnu.
Isu lain yang turut menjadi sorotan adalah ketimpangan pembangunan sektor pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Mahasiswa menilai masih banyak sekolah di desa yang belum memiliki fasilitas layak, sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan.
Aksi ini menjadi refleksi atas meningkatnya kesadaran kritis mahasiswa terhadap kebijakan publik di daerah. Mereka menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan kembali turun ke jalan apabila tuntutan mereka tidak segera direspons secara konkret oleh pemerintah daerah.
Di sisi lain, peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah akan pentingnya komunikasi yang terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, guna mencegah eskalasi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah
(Yuliana w)
