Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar
Mediasiutama.com, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar menilai bencana banjir di Kota Samarinda adalah dampak dari kebijakan yang dilakukan pada kepemimpinan kepala daerah sebelumnya.
Ia menyinggung, banyaknya aktivitas yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang begitu meresahkan masyarakat setempat. Diantaranya, pematangan lahan, galian C hingga pemanfaatan lahan yang terjadi di beberapa titik di Kota Tepian itu.
“Bukan menyalahkan tapi itu dampak kebijakan masa lalu seperti tambang dulu kan dikeluarkan oleh Pemerintah kota, lalu izin perumahan dan saya liat pengembangan yang tidak terkendali,” ucapnya, Rabu (3/5/2023).
Menurutnya, dengan izin-izin yang dikeluarkan dari dulu itu baru berdampak sekarang untuk Kota Samarinda.
“Dulu tambang yang dikeluarkan ribuan hektar, pemukiman itu dikeluarkan ribuan hektar, kemudian galian c dikeluarkan berates-ratus bahkan beribuan hektar. Lalu sekarang malah menjadi komplikasi penyakit lingkungan kota Samarinda,” ujarnya.
Kemudian, politisi PDIP ini mengungkapkan masalah ini menjadi beban besar untuk Walikota Samarinda Andi Harun. Akan tetapi ia juga mengakui bahwa Andi Harun sudah berupaya dengan maksimal untuk mengatasi dampak lingkungan yang terjadi.
“kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kebijakan masa lalu menjadi beban berat untuk pemerintah sekarang, baik untuk menata, meminimalisir bahkan mengantisipasi kerusakan yang terjadi,” katanya.
“Dan saya juga melihat upaya yang dilakukan oleh pemkot (pemerintah kota samarinda-red) sudah sangat maksimal untuk meminimalisir dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini,” sambungnya.
Selanjutnya, Legislator Basuki Rahmat ini berharap agar Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk lebih diperketat, sehingga pembangunan juga bisa meminimalisir kerusakan lingkungan.
“Dengan adanya AMDAL pembangunan seperti gedung-gedung dan lainnya bisa meminimalisir dampak buruk untuk Kota Samarinda kedepannya,” pungkasnya. (*)
