Sejumlah aktivis lingkungan berbondong-bondong melancarkan aksi terhadap Pemprov
Mediasiutama.com, Samarinda – Dampak perubahan iklim kian menjadi nyata. Masyarakat Samarinda sampai menjelang pertengahan tahun 2023 ini merasakan suhu yang makin panas secara konstan.
Sejumlah aktivis lingkungan berbondong-bondong melancarkan aksi kritik terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Kali ini Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (SEMA FUAD) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Syahrul Mubarok Z pun ikut angkat bicara.
Ia berpendapat, hingga saat ini Pemprov Kaltim belum menyatakan diri sebagai wilayah darurat iklim. Hal tersebut memberikan keraguan terhadap keberanian pemerintah daerah dalam menanggulangi persoalan kerusakan lingkungan.
“Menurut saya, Pemerintah terkesan bermain-main terhadap perizinan ekploitasi perusahaan tambang di kota ini. Sangking banyaknya, oknum-oknum Kapitalis kian rakus membabat lingkungan. Alhasil, dampak kerusakan yang mereka timbulkan kita yang menanggungnya,” ucap Syahrul kepada media ini, Senin (5/6/2023) siang.
Dia juga mengkritik, adanya ekploitasi sumber fosil yang kian merajarela menjadi penyebab utama. Adanya, siklus iklim yang tak menentu. Akibatnya, pembabatan hutan secara brutal memberikan dampak secara signifikan terhadap kondisi iklim di Kaltim.
“Dan jelas keterkaitan antara proses pengerukan batubara. Hingga, pengelolaan bahan bakar batubara/ fosil sangat berpengaruh pada iklim. Posisinya kita dalam cuaca yg panas tak terkendali dan pemerintah memanfaatkn itu tanpa melihat ke bawah,” kritiknya.
Kendati demikian, pemanasan global cukup dirasakan oleh daerah Kaltim. Apalagi, daerah berjulukan ‘Benua Etam‘ ini, dikenal sebagai wilayah dengan SDA terbesar di Indonesia. Melalui, hasil tambang batubara.
Namun, kata dia, ini menjadi ‘Koin Bermata Dua‘ bagi Kaltim. Karena, di samping memberikan keuntungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lainnya, menjadi dalang atas kerusakan lingkungan di Kaltim. Ancaman tanah tandus akan mulai dirasakan oleh daerah. Apabila, tak ada solusi penanganan yang tepat oleh Pemprov Kaltim.
“Kami sangat mengharapkan, apabila pemerintah mau memberikan perhatian lebih terhadap persoalan lingkungan ini dengan lebih serius. Karena, kasus pemanasan bumi menjadi ketakutan bagi warga Kaltim,” pungkasnya.(*)
