Diskominfo Kukar Sekda Sunggono Tawarkan Solusi Kukar Atasi Tantangan TPP Rendah

Sekda Sunggono Tawarkan Solusi Kukar Atasi Tantangan TPP Rendah

7
SHARE
Keterangan foto: Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono. (dok. Kontributor)

Mediasiutama.com, Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono membeberkan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) adalah yang terendah dari sembilan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur.

Sekda Sunggono pun mengungkapkan kondisi yang menjadi penyebab. Kata dia, jumlah pegawai yang besar menjadi salah satu penyebab utama rendahnya TPP Kukar. Dengan total 12.003 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 4.239 pegawai non-ASN, distribusi TPP menjadi tidak merata, sehingga memerlukan strategi penataan yang efektif.

“TPP kita ini terendah se Kaltim, di semua lapisan golongan dan jabatan, termasuk saya selaku sekda,” ujar Sekda Sunggono pada Kamis (21/3/2024).

Sunggono menyatakan bahwa penataan pegawai ASN dan non-ASN akan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Bagi pegawai ASN yang berkompeten dan berkeinginan untuk berkembang, akan ada kesempatan untuk mengikuti seleksi pegawai Ibu Kota Negara (IKN) yang dijadwalkan pada Juni 2024.

“Ini adalah kesempatan bagi pegawai Kukar untuk menunjukkan kemampuan mereka di panggung yang lebih besar,” kata Sunggono, menambahkan bahwa seleksi pegawai IKN merupakan langkah penting dalam peningkatan karir pegawai.

Sementara itu, untuk pegawai non-ASN atau Tenaga Harian Lepas (THL), akan diusulkan sistem kerja paruh waktu. “Kami sedang mempertimbangkan untuk mengubah jam kerja non-ASN menjadi 5 jam per hari, dari yang sebelumnya 8 jam,” terang Sunggono.

Kebijakan ini, menurut Sunggono, adalah bagian dari upaya untuk mematuhi Undang-Undang ASN dan arahan Kementerian Dalam Negeri. Belanja gaji dan pendapatan pegawai harus dijaga agar tidak melebihi 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami harus bertindak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tegas Sunggono.

Dengan adanya strategi penataan ini, diharapkan TPP pegawai dapat meningkat, sekaligus memberikan peluang bagi pegawai untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus mencari solusi yang inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang ada.

“Ini adalah tentang menciptakan keseimbangan antara pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan daerah,” pungkasnya.

(Adv/Diskominfo Kukar)

Print Friendly, PDF & Email