DPMD Kukar melakukan MoU dengan Bank Kaltimtara.
Mediasiutama, TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat akses keuangan di pedesaan melalui kerja sama dengan Bankaltimtara. Senin (14/10/2024), perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani antara Pemerintah Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, dan Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, dengan Bankaltimtara di Kantor Cabang Bankaltimtara Tenggarong.
Arianto, Kepala DPMD Kukar, memimpin langsung penandatanganan MoU yang juga merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-59 Bankaltimtara. Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dan jajaran Bankaltimtara yang dipimpin Eryuni Ramli Okol turut hadir dalam acara tersebut.
“BUMDes Lembur Jaya dari Desa Rapak Lambur dan BUMDes Giri Agung dari Desa Giri Agung akan bertindak sebagai agen perbankan di desa masing-masing. Dengan demikian, masyarakat desa dapat melakukan transaksi pembayaran dan keuangan lebih mudah tanpa harus pergi jauh ke pusat kota,” kata Arianto dalam sambutannya.
Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari penerapan aplikasi transaksi non tunai yang telah dijalankan DPMD bersama Bankaltimtara. Aplikasi tersebut memfasilitasi semua pembayaran dan transaksi di desa secara digital, mulai dari gaji perangkat desa hingga Ketua RT.
“Seluruh transaksi di desa akan dilakukan secara non tunai. Dengan adanya agen perbankan di desa, masyarakat tidak perlu lagi pergi ke kecamatan atau bank untuk mengambil gaji atau melakukan pembayaran lainnya,” jelas Arianto.
DPMD juga mendorong BUMDes di desa-desa untuk menjadi agen perbankan mini. BUMDes di Desa Rapak Lambur dan Desa Giri Agung telah siap berperan dalam memberikan layanan perbankan bagi warga desa. “Kami sangat mendukung agar BUMDes bisa menjalankan peran ini dengan baik, sehingga akses keuangan di desa semakin mudah,” lanjutnya.
Bankaltimtara selama ini telah menjadi mitra penting bagi Pemkab Kukar, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi transaksi non tunai. Setiap transaksi keuangan desa dilakukan dengan lebih transparan dan efisien menggunakan aplikasi ini.
Arianto menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. “Dengan sistem non tunai, semua transaksi tercatat secara digital, sehingga potensi kesalahan atau penyalahgunaan bisa diminimalkan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari kerja sama ini, DPMD juga berkolaborasi dengan Bankaltimtara untuk memastikan insentif bagi Ketua RT dan guru ngaji dapat langsung diterima di desa melalui layanan perbankan yang sudah tersedia. “Kami terus mengupayakan agar fasilitas ini juga bisa dinikmati di wilayah-wilayah terpencil di Kukar,” tutup Arianto. (ADV DPMD KUKAR)
