Kepala DPMD Kukar, Arianto *(adv)
Mediasiutama.com, Tenggarong — Dalam rangka meningkatkan efisiensi layanan publik di tingkat desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Arianto, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan melanjutkan pengembangan aplikasi baru. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap instruksi Presiden Joko Widodo yang menekankan perlunya integrasi antar sistem yang sudah ada dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Dalam mengikuti arahan dari Presiden, kami memilih untuk tidak menciptakan aplikasi baru. Fokus utama kami adalah menjamin bahwa digitalisasi layanan publik bisa berjalan efektif dan saling terkoneksi,” jelas Arianto.
Lebih lanjut, Arianto menekankan bahwa langkah ini diambil untuk mencegah tumpang tindih fungsi aplikasi yang bisa mengakibatkan kebingungan di kalangan pengguna. DPMD berkomitmen untuk memperkuat integrasi data di antara berbagai instansi pemerintah daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.
Arianto juga menyampaikan bahwa DPMD akan terus menyempurnakan aplikasi Si Desa yang saat ini sudah beroperasi. Aplikasi ini berfungsi untuk menginventarisasi data terkait perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta berbagai usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Saat ini, tim pendamping desa sedang berfokus pada pengumpulan dan penginputan data ke dalam aplikasi Si Desa.
Dengan terintegrasinya data, Arianto berharap pemerintah desa dan kecamatan akan lebih mudah melakukan koordinasi. “Data yang telah terverifikasi dan tersinkronisasi akan mempermudah pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan tepat,” imbuhnya.
DPMD Kukar optimis bahwa dengan langkah-langkah ini, digitalisasi layanan publik di desa dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pengembangan daerah secara keseluruhan. (*)
(adv)
