Mediasiutama.com, SAMARINDA – Program pendidikan gratis “GratisPol” yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menunjukkan dampak nyata terhadap akses pendidikan tinggi di daerah. Dalam periode pelaksanaannya, lebih dari 63 ribu mahasiswa telah menerima manfaat program tersebut dengan nilai penyaluran mencapai Rp288,5 miliar. Pemerintah bahkan telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp1,3 triliun pada tahun 2026 guna memperluas jangkauan penerima manfaat di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Besarnya komitmen anggaran tersebut dinilai menjadi bukti bahwa sektor pendidikan masih menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Namun, di tengah capaian yang terus meningkat, sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan program masih menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk DPRD Kalimantan Timur.
Anggota Syahariah Mas’ud menilai bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kesiapan seluruh ekosistem pendidikan dalam menjalankan kebijakan secara efektif. Menurutnya, kecepatan pemerintah dalam menyiapkan pendanaan harus diimbangi dengan kemampuan lembaga pendidikan dalam menyampaikan informasi, melakukan verifikasi data, dan memberikan kepastian layanan kepada mahasiswa.
Ia mengamati masih terdapat sejumlah persoalan yang muncul akibat kurang optimalnya proses komunikasi di tingkat pelaksana. Salah satu contohnya adalah adanya dana sekitar Rp2,1 miliar yang tidak terserap karena sebagian mahasiswa tidak melakukan pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pelaksanaan program tidak selalu berkaitan dengan ketersediaan anggaran, melainkan juga efektivitas penyebaran informasi kepada calon penerima manfaat.
Menurut Syahariah, fenomena tersebut menjadi pelajaran penting bahwa akses informasi yang cepat dan akurat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan sebuah kebijakan publik. Di era digital saat ini, mahasiswa sering kali memperoleh informasi dari berbagai saluran informal sebelum mendapatkan penjelasan resmi dari institusi pendidikan. Situasi itu berpotensi memunculkan kebingungan apabila tidak diantisipasi dengan sistem komunikasi yang baik.
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah polemik terkait penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sempat menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa kampus memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjelaskan kebijakan dan menerjemahkan regulasi ke dalam informasi yang mudah dipahami masyarakat akademik.
Selain itu, kasus mahasiswa yang sempat dinyatakan lolos seleksi namun kemudian dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan tertentu juga menjadi catatan evaluasi.
Menurutnya, proses verifikasi yang dilakukan secara cermat sejak tahap awal akan membantu mengurangi potensi kekecewaan di kemudian hari. Kepastian informasi dan validitas data menjadi aspek penting agar harapan mahasiswa tidak terbentuk berdasarkan asumsi yang belum terkonfirmasi.
Syahariah juga menyoroti masih adanya perdebatan terkait persyaratan domisili dalam program GratisPol. Ia menilai bahwa sebagian besar persoalan sebenarnya berakar pada kurangnya pemahaman terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, penyampaian informasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pengumuman formal, tetapi perlu dipastikan benar-benar dipahami oleh masyarakat yang menjadi sasaran program.
Meski berbagai tantangan masih ditemukan, ia menegaskan bahwa substansi utama GratisPol tidak boleh terabaikan. Program tersebut dinilai telah membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda Kalimantan Timur untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya yang berat.
“Yang dibutuhkan saat ini bukan saling menyalahkan, melainkan penguatan koordinasi dan evaluasi bersama. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui dukungan anggaran yang besar, mahasiswa juga menunjukkan antusiasme yang tinggi. Karena itu, kampus dan seluruh pihak terkait perlu bergerak dalam ritme yang sama agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal,” ujarnya.
“Ke depan, keberhasilan GratisPol tidak hanya akan diukur dari jumlah dana yang tersalurkan atau banyaknya penerima manfaat” Tegasnya .
Lebih dari itu, keberhasilan program akan ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan memastikan setiap mahasiswa memperoleh akses informasi yang jelas, layanan yang responsif, serta kesempatan yang setara untuk meraih pendidikan tinggi.
Dengan tata kelola yang semakin matang, GratisPol berpotensi menjadi salah satu model kebijakan pendidikan daerah yang mampu menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Timur.
(Yuliana)
