KETUA KOMISI lV DPRD KOTA SAMARINDA, SRI PUJI ASTUTI SAAT DI WAWANCARAI, (Istimewa)
mediasiutama.com, Samarinda – Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, mengkritik status honorer yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat kepada guru. Ia menganggap, status tersebut membuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Samarinda terancam menurun. Pasalnya, banyak sarjana, terutama sarjana pendidikan, yang tidak tertarik menjadi guru.
Untuk itu, ia berinisiatif berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan dukungan dalam meningkatkan kualitas SDM Kota Samarinda. Dukungan tersebut tidak hanya meliputi bantuan uang, tetapi juga bantuan non-fisik seperti pelatihan, bimtek, dan beasiswa.
“Insentif yang diberikan pemerintah daerah ke guru juga kecil, karena dana BOSNAS dan BOSDA kita kecil. Ini menyebabkan kalau kita butuh suntikan dana atau bantuan non-fisik dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur,” papar Sri Puji Astuti, Rabu (21/2/2024).
Ia berharap, dengan adanya dukungan tersebut, para guru dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas mereka dalam mendidik anak-anak Samarinda. Ia juga menginginkan agar anak-anak Samarinda memiliki daya saing yang tinggi untuk siap menghadapi Ibu Kota Negara baru.
“Itu yang kita pikirkan bagaimana kepentingan anak-anak Samarinda yang notabene Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur untuk bisa bersaing di IKN,” tutupnya.
Adv/DPRD smr.
