Mediasiutama, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, Edi Damansyah optimistis bahwa efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tetap berjalan tanpa mengganggu program kerja daerah.
Ia menegaskan bahwa proses efisiensi anggaran saat ini tengah berlangsung dan ditargetkan rampung pada Maret 2025. Seluruh program dan belanja daerah dalam APBD Kukar 2025 akan diselaraskan dengan ketentuan dalam Inpres tersebut.
“Insyaallah, efisiensi ini tetap berjalan tanpa menghambat program kegiatan dan belanja di Kabupaten Kukar,” ujar Edi di Tenggarong, Selasa (4/3/2025).
Edi menjelaskan bahwa dalam proses rasionalisasi anggaran, ada kemungkinan perubahan regulasi yang bergantung pada revisi peraturan. Namun, ia memastikan pemda akan terus berkoordinasi dengan DPRD untuk menyesuaikan teknis pelaksanaannya.
Dalam diskusi “Ngapeh Hambat” bersama wakil bupati, sekretaris kabupaten, dan para kepala OPD, Edi kembali menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini dilakukan demi optimalisasi belanja daerah.
“Hasil efisiensi APBD Kukar 2025 akan dialokasikan ke belanja prioritas seperti menutupi defisit anggaran 2024, pembayaran sisa utang kepada pihak ketiga, penganggaran haji, serta tunjangan PPPK yang baru diangkat,” katanya.
Salah satu bentuk efisiensi anggaran dilakukan melalui pemangkasan belanja perjalanan dinas di semua OPD. Alokasi perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai Rp462,8 miliar, dikurangi 50 persen menjadi Rp231,4 miliar.
Selain itu, belanja rapat juga mengalami rasionalisasi. Anggaran untuk rapat dalam kota dipangkas sebesar 40 persen, sedangkan rapat luar kota mengalami pemangkasan hingga 75 persen.
Beberapa pengeluaran lain yang dikurangi mencakup pengadaan alat tulis kantor (ATK), makan minum rapat, bahan cetak, belanja narasumber, pelatihan, serta honor tim pelaksana kegiatan. Pemotongan untuk kategori ini berkisar antara 50-60 persen.
Sedangkan anggaran untuk pengadaan pakaian dinas harian dan lapangan (PDH/PDL), sewa kendaraan, pengadaan kendaraan, pengadaan software, serta belanja yang dianggap kurang mendesak dipangkas hingga 100 persen.
Total efisiensi yang dilakukan, mulai dari pengadaan ATK hingga belanja yang dianggap tidak prioritas, mencapai Rp1,07 triliun. Meski terjadi pemangkasan, pemerintah memastikan bahwa program kerja di Kukar tetap berjalan sesuai rencana.
Adv/Diskominfo Kukar
